Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sementara pengadaan jasa adalah untuk kebutuhan penyelenggaraan acara koordinasi dan penyusunan capaian kinerja SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Kini, istilah itu berganti menjadi perangkat daerah atau PD. Pada pengadaan jasa ini nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dipatok Rp 97,7 juta. Kepala Badan Layanan Pengadaan/LPSE Kota Malang Eko Setyo Mahanani mengatakan, masih sepinya lelang proyek karena perangkat daerah (PD) masih sibuk menyelesaikan proses paket lelang. Karena itu, pihaknya juga masih menunggu.
“Tanggung jawab pengadaan barang ada di masing-masing PD. Untuk awal bulan biasanya memang belum banyak yang mendaftar karena masih persiapan,” kata Eko, kemarin (16/1). Saat disinggung jumlah paket sepanjang 2023 ini, Eko mengatakan, pihaknya tidak bisa memperkirakan apakah ada peningkatan atau penurunan jumlah paket dibanding tahun lalu. Sebab, katanya, penganggaran ada di setiap PD. “Semuanya tergantung kesiapan seluruh PD. Biasanya, akhir Januari sudah mulai masuk,” imbuhnya.
Menanggapi masih sepinya lelang atau serapan belanja di Kota Malang, Wakil Ketua II DPRD Kota Malang Asmualik mengatakan, pemkot seharusnya sudah mempersiapkan diri. Apalagi, perencanaan kegiatan maupun proyek sudah dilakukan sejak tahun lalu. Semakin cepat perencanaan kegiatan, dia mengatakan, semakin cepat pula pelaksanaannya. Dengan demikian, akan banyak rekanan yang mengetahui dan bisa memilih yang paling tepat. “Kebiasaan awal tahun memang seperti ini (sepi lelang proyek, Red). Untuk itu, Februari harus dimaksimalkan lagi.
Kalau bisa pada triwulan pertama sudah diajukan semua agar pengerjaannya bisa maksimal,” tegas legislator asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. Asmualik menambahkan, pelaksanaan kegiatan yang baru dilakukan mendekati akhir tahun sangat berisiko. Apalagi, katanya, kegiatan seperti proyek perbaikan jalan atau infrastruktur lainnya.
Dia memberi contoh, pada 2022 lalu, pengerjaan gorong-gorong yang dilakukan antara bulan November dan Desember lalu. Padahal, lanjutnya, dua bulan tersebut puncaknya musim hujan. “Akibatnya, banyak masyarakat yang mengeluh karena pengerjaan lama. Itu karena kontraktornya terkendala banjir atau hujan,” pungkas Asmualik. (mel/dan)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



