Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dana Perdin Dipangkas Rp 65 Miliar

M
Penulis: Mahmudan❯

Dana Perdin Dipangkas Rp 65 Miliar
Dana Perdin Dipangkas Rp 65 Miliar

Kurangi Kunjungan Luar Daerah maupun Acara di Hotel

KEPANJEN – Tahun ini, pejabat Pemkab Malang tidak bisa sering-sering melakukan perjalanan dinas (perdin).


Advertisement

Sebab, alokasi anggaran perdin dipangkas.

Pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 diatur dalam SE Nomor 900.1/1151/35.07.403/2025.

Fokus SE adalah efisiensi anggaran di semua sektor, termasuk perjalanan dinas.

Advertisement

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto, mengatakan sekitar 50 persen anggaran perdin telah dilakukan efisiensi.

Itu berlaku untuk semua perangkat daerah (PD) di Pemkab Malang.

“Total (sebelum efisiensi, red) itu alokasinya Rp 130 miliar. Sehingga, ketemu angka Rp 65 miliar yang terpotong,” ujarnya.

Advertisement

Dia memaparkan, dalam menentukan efisiensi perjalanan dinas, setiap PD sebagai pengguna anggaran sudah mempertimbangkan prioritasnya.

Tentunya, perjalanan dinas yang dilakukan harus menunjang kinerja PD.

Sebagai contoh, dia melanjutkan, ada belanja perjalanan dinas luar provinsi, misalnya ke Jakarta.

Jika sebelumnya dalam satu tahun bisa 20 kali ke Jakarta, maka frekuensi perjalanannya tahun ini dikurangi.

“Sekarang kan perintahnya lebih banyak melakukan zoom (pertemuan daring, red). Berarti kan teman-teman harus mengefisienkan,” imbuh pejabat eselon II B Pemkab Malang itu.

Perjalanan dinas dapat dimaksimalkan dalam daerah. Misalnya, untuk monitoring potensi Kabupaten Malang.

Hal tersebut menurutnya wajib bagi masing-masing PD.

Sebab, PD wajib mengetahui potensi dan permasalahan di dalam daerah sebagai bahan pengembangan atau evaluasi ke depannya.

Selain itu, kegiatan tersebut juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Untuk diketahui, efisiensi tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Dengan adanya instruksi tersebut, kepala daerah harus kembali melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja, baik operasional maupun non-operasional.

Salah satunya anggaran untuk perjalanan dinas.

Sementara itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Malang, Zia’ul Haq, mengatakan kegiatan yang masih dapat dilakukan di kantor akan semakin dimaksimalkan.

Supaya anggaran perjalanan dinas yang sudah disesuaikan dapat tepat guna.

”Itu merupakan langkah efisiensi yang kami lakukan,” katanya.

Selain itu, dia mengatakan, kegiatan rapat koordinasi (rakor) maupun pertemuan lain yang biasanya dilakukan di hotel pun dikurangi.

Sebagai alternatif, dia melanjutkan, kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas milik pemerintah.

Seperti Pendapa Agung Kabupaten Malang, Pendapa Panji, hingga pendapa yang terdapat di kecamatan atau desa.

“Ujungnya, efisiensi anggaran juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (yun/dan)

Advertisement
Editor : Aditya Novrian
Sumber : Radar Malang

Artikel Terkait

Katanya Efisiensi Anggaran, tapi Perdin Bupati Malang Habiskan Rp 800 Juta

Katanya Efisiensi Anggaran, tapi Perdin Bupati Malang Habiskan Rp 800 Juta

Di tengah efisiensi anggaran, Pemkab Malang masih mengalokasikan Rp 800 juta untuk perjalanan dinas (perdin) 2026. Dana tersebut dicairkan ketika bupati H M. Sanusi atau wakilnya, Lathifah Shohib kunjungan, baik Malang

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer