Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Kota Malang Sahkan Perda PDRD

A
Penulis: A. Nugroho❯
PAJAK UNTUK RAKYAT: Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhitta bersama Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin memegang dokumen kesepakatan Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang tentang Pajak D
PAJAK UNTUK RAKYAT: Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhitta bersama Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin memegang dokumen kesepakatan Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang tentang Pajak D

 


Advertisement

MALANG KOTA - Setelah pembahasan panjang, perubahan Peraturan Daerah (Perda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kota Malang akhirnya disahkan, kemarin Kamis (12/6). Pengesahan itu dilakukan melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, bertempat di Gedung DPRD Kota Malang, Jalan Tugu Nomor 1A, Kecamatan Klojen.

Pembahasan revisi perda ini dilakukan sejak bulan April lalu. Pemkot Malang melakukan beberapa kali pertemuan dengan panitia khusus (Pansus) bentukan DPRD Kota Malang. Hingga akhirnya, terdapat kesediaan antara kedua belah pihak.

Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhitta menuturkan, pada rapat kesepakatan paripurna itu, terdapat skorsing selama kurang lebih 30 menit. Hal ini dikarenakan ada fraksi yang masih belum sepakat. Namun akhirnya, seluruh fraksi di DPRD Kota Malang menyepakati revisi Perda PDRD.

PENANDATANGANAN: Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhitta menandatangani dokumen kesepakatan Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang tentang PDRD.
PENANDATANGANAN: Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhitta menandatangani dokumen kesepakatan Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang tentang PDRD.

"Meski sempat ada skorsing itu tidak masalah, karena merupakan hak dan dinamika. Tetapi pada akhirnya ada kesepakatan," terang Mia. Selanjutnya, setelah pengesahan perda, Mia mengatakan pihaknya akan mengawal pembentukan Peraturan Wali Kota (Perwali).

Advertisement

Ini sebagai petunjuk teknis pelaksanaan aturan yang baru. "Nantinya tetap ada evaluasi, kami juga akan mengawal pembentukan perwali ini. Evaluasi ini tentunya sudah mempertimbangkan kondisi yang ada dan kebutuhan masyarakat Kota Malang," tutur Politisi PDIP itu.

Dengan pengesahan perubahan ini, Mia berharap, pemungut pajak daerah bisa lebih maksimal. Kemudian adanya perubahan, terutama pajak restoran, mampu membantu UMKM dan pelaku usaha kecil.

 

Advertisement
Editor : A. Nugroho
Sumber : Radar Malang

Artikel Terkait

Kejar Pajak Hotel Rp 3,46 M hingga Akhir Tahun

Kejar Pajak Hotel Rp 3,46 M hingga Akhir Tahun

Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) jasa perhotelan atau yang sebelumnya disebut pajak hotel bakal terus ditingkatkan. Meskipun pada akhir Juli 2026, capaian pajak tersebut sudah ideal.

UMKM Dominasi Penyaluran Kredit, Sampai Juli Nominalnya Capai Rp 35,68 Triliun

UMKM Dominasi Penyaluran Kredit, Sampai Juli Nominalnya Capai Rp 35,68 Triliun

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Malang didominasi sektor UMKM. Porsinya mencapai lebih dari 60 persen. Untuk diketahui, PDRD merupakan total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan seluruh unit

Penertiban PKL di Malang Tak Lagi Represif, Satpol PP Ajak Kolaborasi Masyarakat

Penertiban PKL di Malang Tak Lagi Represif, Satpol PP Ajak Kolaborasi Masyarakat

Penegakkan peraturan daerah (Perda) Kota Malang bakal mengalami pergeseran besar. Jika sebelumnya seperti penertiban PKL menggunakan cara cukup tegas, yakni menyita barang dagangan. Ke depan, pendekatan akan lebih

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer