
MALANG KOTA - Setelah pembahasan panjang, perubahan Peraturan Daerah (Perda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kota Malang akhirnya disahkan, kemarin Kamis (12/6). Pengesahan itu dilakukan melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, bertempat di Gedung DPRD Kota Malang, Jalan Tugu Nomor 1A, Kecamatan Klojen.
Pembahasan revisi perda ini dilakukan sejak bulan April lalu. Pemkot Malang melakukan beberapa kali pertemuan dengan panitia khusus (Pansus) bentukan DPRD Kota Malang. Hingga akhirnya, terdapat kesediaan antara kedua belah pihak.
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhitta menuturkan, pada rapat kesepakatan paripurna itu, terdapat skorsing selama kurang lebih 30 menit. Hal ini dikarenakan ada fraksi yang masih belum sepakat. Namun akhirnya, seluruh fraksi di DPRD Kota Malang menyepakati revisi Perda PDRD.

"Meski sempat ada skorsing itu tidak masalah, karena merupakan hak dan dinamika. Tetapi pada akhirnya ada kesepakatan," terang Mia. Selanjutnya, setelah pengesahan perda, Mia mengatakan pihaknya akan mengawal pembentukan Peraturan Wali Kota (Perwali).
Ini sebagai petunjuk teknis pelaksanaan aturan yang baru. "Nantinya tetap ada evaluasi, kami juga akan mengawal pembentukan perwali ini. Evaluasi ini tentunya sudah mempertimbangkan kondisi yang ada dan kebutuhan masyarakat Kota Malang," tutur Politisi PDIP itu.
Dengan pengesahan perubahan ini, Mia berharap, pemungut pajak daerah bisa lebih maksimal. Kemudian adanya perubahan, terutama pajak restoran, mampu membantu UMKM dan pelaku usaha kecil.



