Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Kota Malang Prioritaskan Dinas Pemadam Kebakaran

B
Penulis: Bayu Mulya Putra❯
Ilustrasi.
Ilustrasi.

MALANG KOTA - Rencana pembentukan perangkat daerah baru terus bergulir. Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang kembali menggelar Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Renperda) Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kemarin. Kalangan legislatif memandang yang paling mendesak adalah pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran.


Advertisement

Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhitta mengatakan, total ada tujuh perangkat daerah baru yang diusulkan pemkot. Dengan usulan yang cukup banyak, harus dipertimbangkan ketersediaan anggaran untuk belanja pegawai. ”Kami harus melihat dulu sangat mendesak atau tidak. Kalau tidak mampu (anggarannya dan) dipaksakan juga tidak baik,” ujar Amithya.

Sebagai informasi, belanja pegawai Pemkot Malang pada 2025 mencapai Rp 1 triliun. Jumlah itu diproyeksikan bertambah menjadi Rp 1,1 triliun dalam APBD perubahan. Perempuan yang akrab disapa Mia itu mengatakan jika anggaran terbatas, dia menyarankan pemkot agar memprioritaskan satu dinas terlebih dahulu. Yaitu dinas pemadam kebakaran.

Sebelumnya, tim pemadam kebakaran masih di bawah naungan Satpol PP Kota Malang. ”Karena dinas pemadam ini hubungannya dengan penyelamatan maupun penanganan kebakaran. Sehingga ini salah satu yang dibutuhkan masyarakat,” tambah dia.

Advertisement

Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin mengatakan, pembentukan perangkat daerah baru dipastikan bakal tetap sesuai dengan porsi anggaran. Dalam rapat lanjutan bersama dewan, pihaknya bakal menjelaskan kebutuhan masing-masing dinas baru.

”Kami akan sampaikan juga analisis kebutuhan perangkat daerah baru tersebut. Berapa kepastian penambahan, tentu akan kami diskusikan dan menunggu persetujuan dewan,” papar dia. Menurut rencana, tambahan dinas baru itu adalah dinas pemadam kebakaran dan dinas ekonomi kreatif. Kemudian dinas sosial, dinas tenaga kerja, dinas kepemudaan pariwisata olahraga, serta dinas koperasi perindustrian perdagangan akan dipisah. (adk/by)

 

Advertisement

Artikel Terkait

Keracunan Diduga Disebabkan MBG, Dewan Pertanyakan Pengawasan Pemkot Malang

Keracunan Diduga Disebabkan MBG, Dewan Pertanyakan Pengawasan Pemkot Malang

Dugaan keracunan sejumlah siswa SMK Adi Husada setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sorotan dari DPRD Kota Malang. 

Dana Pemeliharaan RTH 2027 Minim, DLH Kota Malang Bakal Usulkan Penambahan

Dana Pemeliharaan RTH 2027 Minim, DLH Kota Malang Bakal Usulkan Penambahan

”Selain anggaran yang telah masuk RAPBD, kami juga mengusulkan tambahan sekitar Rp 600 juta untuk mendukung kegiatan pemeliharaan,” ujarnya.

2027, Proyeksikan Dana Pemeliharaan RTH Senilai Rp 632 Juta

2027, Proyeksikan Dana Pemeliharaan RTH Senilai Rp 632 Juta

Dalam pembahasan Rancangan APBD 2027, untuk sementara hanya diproyeksikan anggaran senilai Rp 632 juta. Jumlah itu tentu kurang. 

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer