DPRD Kota Malang Prioritaskan Dinas Pemadam Kebakaran

MALANG KOTA - Rencana pembentukan perangkat daerah baru terus bergulir. Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang kembali menggelar Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Renperda) Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kemarin. Kalangan legislatif memandang yang paling mendesak adalah pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran.
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhitta mengatakan, total ada tujuh perangkat daerah baru yang diusulkan pemkot. Dengan usulan yang cukup banyak, harus dipertimbangkan ketersediaan anggaran untuk belanja pegawai. ”Kami harus melihat dulu sangat mendesak atau tidak. Kalau tidak mampu (anggarannya dan) dipaksakan juga tidak baik,” ujar Amithya.
Sebagai informasi, belanja pegawai Pemkot Malang pada 2025 mencapai Rp 1 triliun. Jumlah itu diproyeksikan bertambah menjadi Rp 1,1 triliun dalam APBD perubahan. Perempuan yang akrab disapa Mia itu mengatakan jika anggaran terbatas, dia menyarankan pemkot agar memprioritaskan satu dinas terlebih dahulu. Yaitu dinas pemadam kebakaran.
Sebelumnya, tim pemadam kebakaran masih di bawah naungan Satpol PP Kota Malang. ”Karena dinas pemadam ini hubungannya dengan penyelamatan maupun penanganan kebakaran. Sehingga ini salah satu yang dibutuhkan masyarakat,” tambah dia.
Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin mengatakan, pembentukan perangkat daerah baru dipastikan bakal tetap sesuai dengan porsi anggaran. Dalam rapat lanjutan bersama dewan, pihaknya bakal menjelaskan kebutuhan masing-masing dinas baru.
”Kami akan sampaikan juga analisis kebutuhan perangkat daerah baru tersebut. Berapa kepastian penambahan, tentu akan kami diskusikan dan menunggu persetujuan dewan,” papar dia. Menurut rencana, tambahan dinas baru itu adalah dinas pemadam kebakaran dan dinas ekonomi kreatif. Kemudian dinas sosial, dinas tenaga kerja, dinas kepemudaan pariwisata olahraga, serta dinas koperasi perindustrian perdagangan akan dipisah. (adk/by)



