
SURABAYA – Pemkot Surabaya resmi meniadakan parkir tepi jalan umum (TJU) di kawasan wisata Tunjungan Romansa mulai kemarin (1/8). Sebagai gantinya, Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya menyiapkan tujuh titik parkir untuk mobil dan sepeda motor.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan keputusan itu merupakan hasil evaluasi lalu lintas dalam Rapat Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Surabaya. Menyusul kemacetan yang kerap terjadi di kawasan tersebut. ”Kecepatan kendaraan sudah merayap, ditambah parkir TJU, kondisi makin macet. Padahal, kawasan ini harus nyaman bagi pejalan kaki dan wisatawan,” ungkap Eri kemarin (1/8).
Eri mengatakan, penataan Jalan Tunjungan tidak hanya bertujuan untuk meredakan kemacetan. Namun mendukung geliat wisata dan ekonomi lokal. Harapanya kebijakan ini berdampak positif terhadap omzet pelaku usaha dan seniman yang rutin tampil di kawasan tersebut.
Ada keluhan dari para pebisnis di Jalan Tunjungan. Seperti diungkapkan Brawijaya, salah satu pemilik tenant, yang menilai selama ini pengunjung sudah dimudahkan dengan akses parkir yang tersebar. Jadi mereka merasa nyaman datang ke Tunjungan. ”Sekarang ga boleh parkir sedangkan kantong parkirnya gak sebanyak kebutuhannya. Kecuali, transportasi umumnya sudah terkoneksi mungkin ceritanya beda ya,” kata dia.

Plt Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Trio Wahyu Bowo menjelaskan, pelarangan parkir TJU diterapkan setelah mempertimbangkan tingkat kepadatan lalu lintas dan antrean kendaraan yang mencapai titik jenuh. Terutama pada jam sibuk. Kawasan terdampak meliputi Jalan Tunjungan, Jalan Gemblongan, Jalan Praban, dan Jalan Genteng Kali. ”Sebagai gantinya, Pemkot menyediakan sejumlah titik parkir alternatif di sekitar Tunjungan Romansa,” jelas dia.
Selain itu, koordinasi dengan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga juga dilakukan untuk menetapkan titik drop-off kendaraan. Dishub dan Satpol PP akan memperketat pengawasan terhadap pedagang kaki lima, pengamen, dan potensi gangguan ketertiban umum lainnya. ”Kami juga menyosialisasikan kebijakan ini ke pelaku usaha, pengelola gedung, dan masyarakat umum agar bisa beradaptasi,” ujarnya. (ata/jun/adn)



