Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pembebasan Denda Pajak di Malang sampai November

A
Penulis: A. Nugroho❯
BEBAS SANKSI ADMINISTRASI: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) jadi salah satu pajak yang mendapat pembebasan denda selama Agustus sampai November
BEBAS SANKSI ADMINISTRASI: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) jadi salah satu pajak yang mendapat pembebasan denda selama Agustus sampai November

MALANG KOTA- Tunggakan sanksi administrasi pajak daerah masyarakat Malang dalam kurun waktu 1999-2025 bakal diampuni. Itu merupakan program Pemkot Malang menyambut bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Pembebasan sanksi administrasi pajak daerah tersebut berlaku mulai Agustus sampai November nanti.


Advertisement

 

Ada delapan jenis pajak yang mendapat pembebasan sanksi administrasi. Mulai dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan atau minuman. Lalu, PBJT tenaga listrik, dan PBJT jasa perhotelan, PBJT jasa parkir, PBJT jasa kesenian dan hiburan, pajak reklame, dan pajak air tanah juga ikut dalam program itu.

 

Advertisement

”Masyarakat tinggal datang dan membayar pajak pokok saja,” ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang Handi Priyanto. Pembebasan denda administrasi itu berlaku sejak 1 Agustus lalu. Batas akhirnya diberlakukan hingga 30 November mendatang.

 

Saat ini, wajib pajak (WP) terbanyak yang mengakses adalah WP PBB. Sebagai contoh saat seorang warga menjadi WP PBB dengan nominal pajak Rp 500 ribu per tahun. Aturannya untuk tahun 2024 ke atas dikenai denda per bulan sebesar 1 persen dari nilai pajak. Saat terlambat membayar PBB dalam setahun, artinya mendapat denda Rp 60 ribu. Jumlah itu yang diampuni Bapenda.

Advertisement

 

Namun ketika WP memiliki tunggakan pajak di bawah tahun 2024, hitungannya berbeda. Sebab aturannya saat itu denda pajak sebesar 2 persen per bulan dari nilai pajak. Sehingga nominal denda yang diampuni berbeda.

 

Dalam waktu beberapa hari terakhir, paling banyak pembebasan denda administrasi pajak diakses oleh wajib PBB. Totalnya sudah ada 1.306 surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) yang diakses. Nominal pajak yang diperoleh mencapai Rp 436 juta.

 

”Dari ribuan SPPT itu, potensi denda pajak yang dilepas mencapai Rp 60 juta sampai Rp 100 juta,” lanjut Handi. Program itu diluncurkan untuk meningkatkan kesadaran pajak bagi masyarakat. Untuk itu pihaknya mengimbau masyarakat berbondong-bondong ke kantor pajak atau membayar melalui e-SPPT. (aff/gp)

Advertisement
Editor : A. Nugroho
Sumber : Radar Malang

Artikel Terkait

Dinkes Malang Uji Sampel Makanan Usai Puluhan Siswa Diduga Keracunan MBG

Dinkes Malang Uji Sampel Makanan Usai Puluhan Siswa Diduga Keracunan MBG

Dinkes Kota Malang menguji sampel makanan MBG setelah 22 siswa SMK Adi Husada diduga keracunan. Investigasi juga dilakukan terhadap SPPG Madyopuro 2 yang memasok makanan.

Malang Mulai Terasa Gerah, Suhu Udara Tembus 33 Derajat Celcius

Malang Mulai Terasa Gerah, Suhu Udara Tembus 33 Derajat Celcius

Kota Malang yang dikenal berhawa sejuk belakangan terasa lebih panas dengan suhu mencapai 32–33 derajat Celsius. Kondisi ini dipengaruhi masa pancaroba dan kelembapan udara yang tinggi.

 Tabebuya Kembali Bermekaran di Malang, ini Fakta Menarik di Balik Keindahannya

Tabebuya Kembali Bermekaran di Malang, ini Fakta Menarik di Balik Keindahannya

Bunga tabebuya kembali bermekaran di Malang dan menarik perhatian masyarakat. Tak sekadar indah, pohon ini memiliki sejumlah fakta menarik, mulai dari asal-usul hingga manfaatnya bagi lingkungan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer