
MALANG KOTA- Tunggakan sanksi administrasi pajak daerah masyarakat Malang dalam kurun waktu 1999-2025 bakal diampuni. Itu merupakan program Pemkot Malang menyambut bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Pembebasan sanksi administrasi pajak daerah tersebut berlaku mulai Agustus sampai November nanti.
Ada delapan jenis pajak yang mendapat pembebasan sanksi administrasi. Mulai dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan atau minuman. Lalu, PBJT tenaga listrik, dan PBJT jasa perhotelan, PBJT jasa parkir, PBJT jasa kesenian dan hiburan, pajak reklame, dan pajak air tanah juga ikut dalam program itu.
”Masyarakat tinggal datang dan membayar pajak pokok saja,” ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang Handi Priyanto. Pembebasan denda administrasi itu berlaku sejak 1 Agustus lalu. Batas akhirnya diberlakukan hingga 30 November mendatang.
Saat ini, wajib pajak (WP) terbanyak yang mengakses adalah WP PBB. Sebagai contoh saat seorang warga menjadi WP PBB dengan nominal pajak Rp 500 ribu per tahun. Aturannya untuk tahun 2024 ke atas dikenai denda per bulan sebesar 1 persen dari nilai pajak. Saat terlambat membayar PBB dalam setahun, artinya mendapat denda Rp 60 ribu. Jumlah itu yang diampuni Bapenda.
Namun ketika WP memiliki tunggakan pajak di bawah tahun 2024, hitungannya berbeda. Sebab aturannya saat itu denda pajak sebesar 2 persen per bulan dari nilai pajak. Sehingga nominal denda yang diampuni berbeda.
Dalam waktu beberapa hari terakhir, paling banyak pembebasan denda administrasi pajak diakses oleh wajib PBB. Totalnya sudah ada 1.306 surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) yang diakses. Nominal pajak yang diperoleh mencapai Rp 436 juta.
”Dari ribuan SPPT itu, potensi denda pajak yang dilepas mencapai Rp 60 juta sampai Rp 100 juta,” lanjut Handi. Program itu diluncurkan untuk meningkatkan kesadaran pajak bagi masyarakat. Untuk itu pihaknya mengimbau masyarakat berbondong-bondong ke kantor pajak atau membayar melalui e-SPPT. (aff/gp)



