Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Malang Mendesak Perwali Tarif PBB Baru Segera Terbit agar Warga Tak Terbebani

A
Penulis: A. Nugroho❯
DPRD MALANG: Mendesak Perwali Tarif PBB Baru Segera Terbit agar Warga Tak Terbebani
DPRD MALANG: Mendesak Perwali Tarif PBB Baru Segera Terbit agar Warga Tak Terbebani

 


Advertisement

MALANG KOTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang secara tegas meminta Pemerintah Kota (Pemkot) segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang menjadi panduan teknis bagi penerapan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terbaru di daerah tersebut.

 

Jika hanya mengandalkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2025, hasil revisi dari Perda Nomor 4 Tahun 2023, warga bisa bingung karena tarif PBB kini ditetapkan secara tunggal sebesar 0,2% dari NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), menggantikan sistem bertingkat yang selama ini berlaku.

Advertisement

 

Dilansir dari beberapa sumber, anggota Komisi B DPRD, Dwicky Salsabil Fauza, menjelaskan bahwa Perwali bertujuan untuk memberikan penjabaran teknis yang lebih terstruktur.

 

Advertisement

Ia menekankan bahwa aturan baru ini tidak akan meningkatkan beban masyarakat, sesuai komitmen bahwa tidak ada kenaikan tarif meski terjadi penyederhanaan skema pajak, selama dieksekusi dengan cermat melalui petunjuk teknis yang tepat.

 

Langkah ini juga merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang mendorong keteraturan dalam penyusunan Perda maupun Perwali.

 

Penggunaan tarif tunggal PBB sebesar 0,2% memang sempat memicu kontroversi karena meningkat secara signifikan, hingga hampir empat kali lipat, terutama bagi warga dengan NJOP rendah.

 

Arief Wahyudi dari Komisi C DPRD‎ memperingatkan bahwa kekhawatirannya bukan hanya soal beban fiskal, tetapi potensi keresahan sosial atau protes publik yang mirip dengan apa yang terjadi di Kabupaten Pati.

 

Menanggapi hal ini, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyatakan bahwa pihaknya akan mempelajari usulan revisi tersebut, sementara Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto, menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif serius karena target penerimaan daerah tetap stabil di angka sekitar Rp 73 miliar untuk tahun ini dan 2026.

 

Kehadiran Perwali yang jelas dan komunikatif tampaknya akan menjadi kunci agar masyarakat paham bahwa revisi ini bukan sekadar formalitas, tetapi upaya memastikan pajak tetap adil, tidak membebani, dan dilaksanakan dengan akuntabilitas publik. (cj)

Advertisement
Editor : A. Nugroho
Sumber : Beragam Sumber

Artikel Terkait

Dinkes Malang Uji Sampel Makanan Usai Puluhan Siswa Diduga Keracunan MBG

Dinkes Malang Uji Sampel Makanan Usai Puluhan Siswa Diduga Keracunan MBG

Dinkes Kota Malang menguji sampel makanan MBG setelah 22 siswa SMK Adi Husada diduga keracunan. Investigasi juga dilakukan terhadap SPPG Madyopuro 2 yang memasok makanan.

Malang Mulai Terasa Gerah, Suhu Udara Tembus 33 Derajat Celcius

Malang Mulai Terasa Gerah, Suhu Udara Tembus 33 Derajat Celcius

Kota Malang yang dikenal berhawa sejuk belakangan terasa lebih panas dengan suhu mencapai 32–33 derajat Celsius. Kondisi ini dipengaruhi masa pancaroba dan kelembapan udara yang tinggi.

 Tabebuya Kembali Bermekaran di Malang, ini Fakta Menarik di Balik Keindahannya

Tabebuya Kembali Bermekaran di Malang, ini Fakta Menarik di Balik Keindahannya

Bunga tabebuya kembali bermekaran di Malang dan menarik perhatian masyarakat. Tak sekadar indah, pohon ini memiliki sejumlah fakta menarik, mulai dari asal-usul hingga manfaatnya bagi lingkungan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer