DPRD Malang Mendesak Perwali Tarif PBB Baru Segera Terbit agar Warga Tak Terbebani

MALANG KOTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang secara tegas meminta Pemerintah Kota (Pemkot) segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang menjadi panduan teknis bagi penerapan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terbaru di daerah tersebut.
Jika hanya mengandalkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2025, hasil revisi dari Perda Nomor 4 Tahun 2023, warga bisa bingung karena tarif PBB kini ditetapkan secara tunggal sebesar 0,2% dari NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), menggantikan sistem bertingkat yang selama ini berlaku.
Dilansir dari beberapa sumber, anggota Komisi B DPRD, Dwicky Salsabil Fauza, menjelaskan bahwa Perwali bertujuan untuk memberikan penjabaran teknis yang lebih terstruktur.
Ia menekankan bahwa aturan baru ini tidak akan meningkatkan beban masyarakat, sesuai komitmen bahwa tidak ada kenaikan tarif meski terjadi penyederhanaan skema pajak, selama dieksekusi dengan cermat melalui petunjuk teknis yang tepat.
Langkah ini juga merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang mendorong keteraturan dalam penyusunan Perda maupun Perwali.
Penggunaan tarif tunggal PBB sebesar 0,2% memang sempat memicu kontroversi karena meningkat secara signifikan, hingga hampir empat kali lipat, terutama bagi warga dengan NJOP rendah.
Arief Wahyudi dari Komisi C DPRD memperingatkan bahwa kekhawatirannya bukan hanya soal beban fiskal, tetapi potensi keresahan sosial atau protes publik yang mirip dengan apa yang terjadi di Kabupaten Pati.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyatakan bahwa pihaknya akan mempelajari usulan revisi tersebut, sementara Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto, menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif serius karena target penerimaan daerah tetap stabil di angka sekitar Rp 73 miliar untuk tahun ini dan 2026.
Kehadiran Perwali yang jelas dan komunikatif tampaknya akan menjadi kunci agar masyarakat paham bahwa revisi ini bukan sekadar formalitas, tetapi upaya memastikan pajak tetap adil, tidak membebani, dan dilaksanakan dengan akuntabilitas publik. (cj)



