MALANG KOTA – Rencana pengoperasian Bus Trans Jatim di Malang Raya masih menuai penolakan. Paguyuban sopir angkutan kota (angkot) menyatakan keberatan dan mengajukan audiensi ke DPRD Kota Malang, kemarin (14/9).
Ketua Serikat Sopir Indonesia (SSI) Kota Malang Stefanus Hari Wahyudi menuturkan, pihaknya sudah melayangkan surat resmi ke DPRD Kota Malang sekitar pukul 10.00. Dalam surat itu, mereka meminta jadwal dengar pendapat bersama dewan pada Senin (15/9). ”Kami menunggu respons DPRD. Intinya ingin menyampaikan uneg-uneg secara terbuka,” kata pria yang akrab disapa Sam Obek itu.
Menurutnya, ada dua keberatan utama sopir angkot. Pertama, keberadaan Bus Trans Jatim dikhawatirkan akan menggerus pendapatan mereka. Kedua, berpotensi menambah kemacetan lalu lintas di Kota Malang.
”Sampai sekarang belum ada komunikasi resmi. Yang ada baru obrolan informal dari Dishub Kota Malang,” ujarnya.
Sam Obek mencontohkan, di Kota Batu Dishub Provinsi Jawa Timur sudah membuka ruang komunikasi dengan paguyuban sopir angkot. Namun di Malang, dialog formal belum dilakukan. Karena itu, pihaknya mendesak agar Dishub memberikan penjelasan jelas. ”Kami ingin tahu mekanisme operasional Trans Jatim sekaligus solusi untuk sopir angkot yang terdampak trayeknya,” tegasnya.
Jika permohonan diterima, SSI berencana membawa 17 perwakilan sopir dari berbagai jalur angkot yang ada di Kota Malang. Mereka berharap aspirasi bisa ditindaklanjuti dalam kebijakan transportasi yang lebih adil. ”Kami bukan menolak perubahan. Tapi butuh kejelasan dan solusi. Jangan sampai keberadaan bus justru mematikan mata pencaharian sopir angkot,” tandas Sam Obek. (mel/adn)
Editor : A. Nugroho