RADAR MALANG - Presiden Prabowo Subianto menyatakan sebuah kebijakan baru yakni warga negara asing kini diperbolehkan menempati posisi pimpinan di perusahaan milik negara (BUMN). Ia menyebut bahwa regulasi telah diubah agar ekspatriat bisa memimpin BUMN, meskipun tanpa menyebutkan BUMN mana atau syarat detilnya.
Menurut Prabowo, langkah ini bukan untuk mengkhianati semangat nasionalisme, melainkan bagian dari upaya meningkatkan kompetensi dan daya saing dalam skala global. Bagi dia, kadang kekosongan keahlian atau pengalaman di dalam negeri bisa diisi dengan figur asing supaya manajemen perusahaan negara lebih profesional dan efisien.
Pernyataan tersebut menuai perhatian luas. Sebagian menyambut karena membuka ruang kolaborasi dan transfer keahlian internasional. Namun banyak juga yang mempertanyakan batasnya, apakah implikasi kepekaan nasional, kontrol politik, dan pengaruh asing akan tetap terjaga?
Belum ada detail resmi tentang rubrik regulasi baru ini, seperti prosentase pimpinan asing, persyaratan kewarganegaraan campuran, atau keterlibatan WNI dalam posisi strategis. Pemerintah tampaknya masih akan merumuskan mekanisme agar kebijakan ini tidak disalahgunakan.
Kebijakan ini menjadi langkah berani dari pemerintahan Prabowo, menyiratkan visi bahwa manajemen BUMN ke depan tak lagi dibatasi ideologi, melainkan berdasarkan kompetensi dan keunggulan. Apakah ini akan mempercepat reformasi korporasi negara atau menimbulkan kontroversi baru dalam kedaulatan manajemen, tinggal waktu yang akan membuktikan. (cj)
