DPRD Kota Malang Minta Dua Proyek Drainase Tak Sampai Menebang Pohon
MALANG KOTA, RADAR MALANG - Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arif Nurakhmadi mengatakan bahwa bantuan pendanaan untuk dua proyek drainase di Kota Malang patut disyukuri. Sebab tidak semua daerah mendapatkan kesempatan itu.
Untuk diketahui, Pemkot Malang mendapat bantuan lewat program Bank Dunia. Yakni National Urban Flood Resilience Project (NUFReP). Bantuan itu untuk pembangunan drainase di Jalan Bondowoso senilai Rp 75 miliar dan Jalan Letjen Sutoyo, Kota Malang senilai Rp 70 miliar.
Karena mendapat bantuan, dewan meminta pengerjaan drainase harus dimaksimalkan. Dan tak boleh mengganggu aktivitas masyarakat setempat. ”Meski pengadaan pengerjaan drainase tidak masuk mekanisme APBD, tapi kami sudah berkoordinasi dengan DPUPRPKP (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman) Kota Malang,” kata Dito.
Dalam koordinasi itu, pihaknya sudah menyampaikan agar pengerjaan drainase di dua lokasi tidak mengganggu masyarakat maupun fungsi ekologis.
”Kami juga minta agar tidak sampai ada penebangan pohon. Kalau pun dibutuhkan, setelah selesai harus ada penanaman kembali,” tegas legislator dari Partai Nasdem tersebut.
Demikian pula dengan dampak kepada masyarakat juga harus diantisipasi. Menurut informasi yang didapat Dito, pengerjaan drainase tidak sampai membuat masyarakat di sekitar sana direlokasi. Terutama yang berada di Jalan Bondowoso sampai Jalan Tidar.
”Sementara yang di Jalan Jaksa Agung Suprapto sampai Jalan Letjen Sutoyo, kami minta koordinasi dengan dinas perhubungan,” sambung Dito. Itu karena lokasinya merupakan jalan protokol dan ramai dengan kendaraan. Dia berharap pengerjaan drainase di sana tidak mengganggu lalu lintas secara berlebihan.
Lebih lanjut, Dito mendorong agar pemkot terus melakukan improvisasi untuk mewujudkan pembangunan. Terlebih di tengah efisiensi anggaran.
Improvisasi yang dilakukan berupa pengajuan pembiayaan ke pemerintah pusat maupun pihak-pihak lainnya. Tujuannya agar pembangunan-pembangunan prioritas bisa tetap terlaksana. (mel/by)
