Agar Tepat Sasaran, DPRD Minta Pemkot Malang Update Data Penerima Bantuan Iuran BPJS
MALANG KOTA, RADAR MALANG - DPRD Kota Malang meminta pembaruan data penerima bantuan iuran BPJS dari Pemkot Malang perlu dimaksimalkan. Tujuannya agar pemkot tidak terus mengalokasikan anggaran untuk peserta yang sudah meninggal dunia atau berpindah domisili.
Langkah itu diharapkan dapat mengoptimalkan pembiayaan kepesertaan yang masih menjadi tanggungan pemkot. Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Ginanjar Yoni Wardoyo menjelaskan, anggaran jaminan kesehatan yang tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 mencapai Rp 172 miliar.
Angka tersebut masih bersifat sementara, sebab pembahasan APBD belum rampung. ”Masih akan ada kemungkinan penyesuaian melalui rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Kesehatan, sebelum nanti ditetapkan dalam Perda APBD 2027,” ujarnya.
Peluang efisiensi tersebut berkaca pada pelaksanaan anggaran 2026. Dari alokasi awal sekitar Rp 170 miliar, pemkot bisa melakukan penghematan kurang lebih Rp 40 miliar. Sehingga kebutuhan anggaran yang digunakan berada di kisaran Rp 130 miliar.
Penghematan berasal dari pengalihan kepesertaan masyarakat desil 1 hingga 4 yang kini ditanggung pemerintah pusat. Ginanjar menegaskan, efisiensi tersebut bukan berarti mengurangi cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Sebaliknya, pembaruan data diperlukan agar pembiayaan lebih tepat sasaran. Dari estimasi awal, dia memperkirakan kebutuhan anggaran 2027 masih berpeluang ditekan hingga mencapai Rp 100-an miliar. Namun, kecukupan pembiayaan selama 12 bulan tetap harus dipastikan agar tidak mengganggu layanan kesehatan masyarakat.
Terlebih, capaian Universal Health Coverage (UHC) Kota Malang telah melampaui 100 persen. Di sisi lain, pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) turut didorong sebagai sumber pendanaan pendukung. Ginanjar mengusulkan agar kontribusi perusahaan, perbankan, hingga perguruan tinggi dihimpun lewat satu pintu di pemkot.
Selanjutnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat mendistribusikannya sesuai kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah. Dia menegaskan, penyaluran CSR perlu berpedoman pada prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Khusus untuk sektor kesehatan, dana tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk pelayanan balita dan lansia hingga penanganan kondisi darurat. ”Kalau CSR nanti mungkin potensinya bisa untuk dana darurat,” imbuh dia
