Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tahun Depan, Pembentukan Dinas Damkar Jadi Prioritas DPRD Kota Malang

A
BELUM TUNTAS: Sejumlah armada pemadam kebakaran stand-by di TPA Supit Urang, kemarin. (Damkar Kota Malang For Radar Malang)
BELUM TUNTAS: Sejumlah armada pemadam kebakaran stand-by di TPA Supit Urang, kemarin. (Damkar Kota Malang For Radar Malang)

Advertisement

MALANG KOTA, RADAR MALANG - Rencana pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran bakal dipercepat. Meningkatnya kejadian kebakaran dan peristiwa kebakaran di TPA Supit Urang beberapa waktu jadi salah satu alasannya.

Dengan menjadi dinas baru, mitigasi kejadian diharapkan bisa meningkat. Untuk diketahui, tahap pemadam kebakaran saat ini masih berbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Mereka berada di bawah naungan Satpol PP Kota Malang. Di Malang Raya, hanya Kota Batu yang sudah memiliki dinas pemadam kebakaran sendiri. 

Advertisement

Anggota Komisi A DPRD Kota Malang Rokhmad menyampaikan, pembentukan dinas pemadam kebakaran sebenarnya jadi urusan wajib pemerintah daerah. Diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Serta Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. 

”Urgensinya semakin nyata mengingat Kota Malang mencatat 85 kejadian kebakaran sepanjang Januari sampai Agustus 2026,” jelasnya. Dia menambahkan, dari beberapa kejadian kebakaran tahun ini, kasus di TPA Supit Urang menjadi yang paling besar. 

Advertisement

Sehingga membutuhkan penanganan kolektif dari tim gabungan. ”Dengan beban yang semakin kompleks, perlu ada komitmen segera membentuk dinas sendiri,” tambah Rokhmad.

Ketika mandiri atau menjadi dinas pemadam kebakaran, organisasi itu diyakini bisa lebih optimal. 

Sebab di dalamnya turut didukung kewenangan, anggaran, dan personel yang lebih kompeten. Serta sarana dan prasarana yang memadai untuk memperkuat pencegahan, 

Terpisah, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhitta juga mendukung pembentukan dinas pemadam kebakaran sebagai prioritas.

Advertisement

Artikel Terkait

Agar Tepat Sasaran, DPRD Minta Pemkot Malang Update Data Penerima Bantuan Iuran BPJS

Agar Tepat Sasaran, DPRD Minta Pemkot Malang Update Data Penerima Bantuan Iuran BPJS

DPRD Kota Malang meminta pembaruan data penerima bantuan iuran BPJS dari Pemkot Malang perlu dimaksimalkan. Tujuannya pemkot tidak terus mengalokasikan anggaran untuk peserta yang sudah meninggal dunia atau berpindah

Harga Mencapai Puluhan Miliar, DPRD Pertimbangkan Pengadaan Armada Pemadam Skylift 

Harga Mencapai Puluhan Miliar, DPRD Pertimbangkan Pengadaan Armada Pemadam Skylift 

Pengadaan armada skylift atau kendaraan pemadam bertingkat mulai mendapat perhatian. DPRD Kota Malang mempertimbangkan untuk mengkaji tahun depan. 

DPRD Kota Malang Pertanyakan Update Rencana Penataan Kabel dan Pasar Blimbing

DPRD Kota Malang Pertanyakan Update Rencana Penataan Kabel dan Pasar Blimbing

Itu disampaikan lewat rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027 di DPRD Kota Malang, kemarin (5/11).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer