Siapkan Rp 50 M untuk Conveyor dan Tromel
KEPANJEN – Meski sudah mencanangkan zero waste pada 2030, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang berupaya melakukan percepatan. Dua atau tiga tahun lagi diharapkan Bumi Kanjuruhan bebas sampah (selengkapnya baca grafis)
”Kami berharap 2-3 tahun ke depan, sampah sudah tidak ada (zero waste). Sampah dari masyarakat sudah dipilah terlebih dahulu, yang diangkut di TPA langsung diolah menjadi RDF (Refused Derived Fuel),” ujar Bupati Malang H M. Sanusi beberapa waktu lalu.
Data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang, volume sampah mencapai 1.300 ton per hari. Namun hanya 600-700 ton sampah yang dapat ditimbun di tiga Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem controlled landfill.
Sebagai informasi, zero waste 2030 merupakan komitmen pemerintah pusat yang disampaikan sejak September 2022 lalu. Selain itu, zero waste 2030 juga mencakup zero emission. Komitmen tersebut sebagai bagian dari Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) atau peningkatan pengurangan emisi gas rumah kaca.
Saat ini, tumpukan sampah (landfill) di TPA Paras, Poncokusumo sedang diolah menggunakan tromel. Per 200 ton sampah menghasilkan sekitar 20 ton RDF. Targetnya, dalam sebulan bisa menghasilkan 2.000 RDF. Pengolahan tersebut dilakukan setiap hari demi menghabiskan timbunan sampah di TPA. “Sementara ini dilakukan di TPA Paras. Ke depan, kami targetkan tidak ada timbunan sampah lagi di TPA,” terang orang nomor satu di lingkungan Pemkab Malang itu.
Peralatan di TPA Paras masih sewa. Jika tidak ada aral, tahun depan, pihaknya akan mengalokasikan sekitar Rp 40 miliar sampai Rp 50 miliar untuk pengadaan conveyor (mesin pemilah sampah) dan tromel (mesin pengolah sampah).
Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLH Kabupaten Malang Ahmad Dzulfikar Nurrahman menyampaikan, pihaknya sudah membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) persampahan. Dengan adanya BLUD, dia melanjutkan, sampah yang diolah dapat dijual dan menghasilkan pendapatan, sehingga mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab, harga RDF tersebut cukup tinggi. Yakni Rp 400 ribu per ton.
“Kami juga mendapatkan program dari pemerintah pusat, yakni Solid Waste Management Sustainable Urban Development (SWSUD) yang berawal dari hibah AEPW (Alliance to End Plastic Waste),” kata pria yang disapa Afi itu.
Melalui program tersebut, pihaknya memperoleh anggaran sekitar 18,5 juta USD atau sekitar Rp 300 miliar. Anggaran diberikan dalam bentuk prasarana persampahan. Di antaranya penambahan armada pengangkut sampah dan pembangunan TPST di dua TPA. Kapasitas masing-masing TPST yakni 189,71 ton per hari. Dengan rincian, 118,57 ton untuk pengolahan an-organik dan 71,14 ton untuk organik. “Nanti kami juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memilah sampahnya dari rumah. Kalau tertib, Insya Allah dalam setahun bisa terlaksana,” pungkasnya.(yun/dan).
Editor : Aditya Novrian