MALANG KOTA - Restoran menjadi nomor dua penyumbang pajak terbesar di Kota Malang.
Hingga bulan Juni, pendapatan Rp 81 miliar disumbangkan restoran melalui Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan Minuman.
Angka tersebut meningkat 17 persen dibanding realisasi pada semester pertama 2023.
Saat itu, sumbangannya senilai Rp 67,23 miliar.
Untuk diketahui, pajak restoran diambil 10 persen dari setiap transaksi pembeli.
Dengan estimasi tersebut setidaknya dalam kurun waktu enam bulan, perputaran uang dari sektor restoran di Kota Malang mencapai Rp 810 miliar.
Angka tersebut tumbuh 17 persen atau Rp 137,7 miliar dibanding tahun sebelumnya.
Kepala Subbidang Pajak Daerah II Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang Ramdhani Adhy Perdana menyebut, Kota Malang dengan puluhan kampus yang ada, telah mendatangkan ribuan mahasiswa setiap tahunnya.
Itu mendorong perekonomian salah satunya melalui kafe dan restoran.
”Setiap bulan selalu ada restoran baru,” tuturnya.
Saat ini terdapat sekitar 3.500 restoran dan kafe yang menjadi Wajib Pajak (WP) PBJT Mamin.
Kecamatan Klojen dan Lowokwaru yang yang menjadi wilayah dengan jumlah restoran paling banyak.
Sebab, di dua wilayah itu banyak kampus berdiri.
Dengan potensi yang besar tersebut, Bapenda terus melakukan sosialisasi dan pendataan terhadap restoran baru.
Mereka optimistis target pajak Rp 155 miliar dapat tercapai akhir tahun nanti.
Sementara itu Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang Arief Wahyudi menyebut perkembangan investasi di Kota Malang yang saat ini memang banyak diminati di bidang kuliner.
”Itu pasti akan menambah PAD Kota Malang yang cukup signifikan khususnya dari pajak restoran,” tuturnya.
Untuk itu, Arief meminta Bapenda terus melakukan update data secara intens terhadap berkembangnya kafe maupun restoran di Kota Malang. (dur/by)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana