MALANG KOTA - Berbagai sektor ekonomi melambat pada tahun ini, tak terkecuali bisnis properti.
Pengembang perumahan di Malang Raya kompak merasakan penurunan penjualan Baik rumah subsidi maupun nonsubsidi.
Salah satu faktor yang menye babkan lesunya penjualan perumahan adalah tahun politik.
Rangkaian panjang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 membuat investor bersikap wait and see hingga terpilih pemimpin baru.
Hal itu menjadi penyebab turunnya angka penjualan rumah komersial atau nonsubsidi.
Sementara itu, penjualan rumah subsidi dipengaruhi terbatasnya kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Peru mahan (FLPP).
Secara nasional, kuota KPR FLPP 2024 memang dipangkas.
Jika pada 2023 lalu disediakan untuk 229.000 unit rumah, tahun ini melorot menjadi 166.000 unit rumah.
Kuota itu bahkan sudah habis sejak Agustus lalu.
Tapi kemudian ditambah oleh pemerintah sebanyak 34.000 unit dan mulai direalisasikan awal Oktober 2024.
Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Malang Dony Ganatha menga takan, tidak semua pengembang di Malang dapat jatah kuota FLPP.
Mereka harus berebut dengan pengembang di seluruh Indonesia.
Bahkan ada bank yang hanya menya lurkan 34 Kredit Perumahan Rakyat (KPR) FLPP di Malang.
Akibatnya, tidak semua deve loper kebagian.
”Ada satu developer yang hanya bisa realisasi tujuh unit,” katanya.
Para pengembang sebenarnya sudah menebak kondisi tersebut.
Sehingga banyak di antara mereka yang menjual rumah murah dengan harga dan tipe yang tidak jauh ber beda dengan rumah subsidi.
Tapi penjualan itu tidak mendapat fasilitas KPR FLPP, seperti DP 1 persen dan bantuan lainnya.
Dony menambahkan, tidak semua daerah mampu menjual rumah murah.
Terlebih daerah dengan masyarakat yang ke mampuan daya belinya rendah.
Sehingga, meskipun KPR FLPP terbatas dan belum ada kepastian akan berlanjut atau tidak, para pengembang berharap ada stimulus lain dari
pemerintah untuk meningkatkan daya beli Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Dony lantas menyinggung Upah Minimum Kota (UMK) Kota Malang dan Kabupaten Malang yang sebesar Rp 3,3 juta per bulan.
Menurutnya, rumah subsidi yang cocok dengan penghasilan sebesar itu berada di rentang harga Rp 166 juta hingga Rp 240 juta.
Sedangkan untuk rumah murah berada di rentang harga Rp 250 juta hingga Rp 300 jutaan dengan cicilan per bulan sekitar Rp 1 jutaan.
Terpisah, Ketua DPD Apersi Jatim Makhrus Soleh menga takan, di seluruh Jatim juga mengalami penurunan penjualan rumah.
Dari target 20.000 penjualan, hingga Oktober
tahun ini baru terealisasi 50 persen.
Selain tahun politik, lamanya waktu yang dibu tuhkan untuk perizinan juga menjadi tantangan.
”Karena harus mulai dari lingkungan RT, RW, desa, kecamatan, dan pemerintah daerah,” tuturnya.
Terlebih dengan peralihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Perizinan berbasis web tersebut mema kan waktu hingga 2 tahun.
Dia berharap pemerintahan yang baru bisa memberikan peru bahan aturan agar perizinan lebih mudah dan cepat.
Makhrus mengakui bahwa kuota FLPP masih menjadi tantangan utama bagi anggota Apersi.
Sebab, hampir 80 per sen anggota merupakan pe ngembang perumahan subsidi.
Sementara hanya 20 persen rumah subsidi yang sudah dibangun pengembang dapat direalisasikan.
”Sisanyayame nunggu kuota tambahan lagi, atau tahun depan,” ungkapnya.
Sementara itu, Branch Manager Bank Tabungan Negara (BTN) Malang Turmono berjanji memaksimalkan penyerapan KPR bersubsidi sampai dengan akhir tahun.
Pihaknya juga sudah mem persiapkan skema KPR subsidi dari program nasional 3 juta rumah.
”Yang pertama prioritas pada rumah desa, KPR subsidi ini akan di berlakukan untuk pembangunan dan renovasi rumahdipedesaan,”ungkapnya.
Kedua, untuk rumah MBR, skema KPR subsidi tidak akan jauh berbeda dengan FLPP.
Yang ketiga adalah rumah daerah urban.
Diusulkan memanfaatkan lahan atau bangunan existing milik pemerintah maupun BUMN untuk hunian vertikal bagi pekerja dengan harga terjangkau.
”Untuk mekanisme dan teknisnya, pihak BTN Malang sebagai kantor cabang dan sebagai bank pelaksana masih menunggu pemberlakuan ketentuan tersebut," tandasnya.
Pilihan Harga Menurun
Kondisi tak jauh beda terjadi pada rumah nonsubsidi.
Ketua Real Estat Indonesia (REI) Malang Suwoko mengatakan, total penjualan rumah tahun ini baru di angka 600 unit.
Menurun dari tahun lalu yang mencapai 1.000 unit rumah.
“Harga rumah yang dimi nati pun sekarang di kisaran Rp 400 juta sampai Rp 600 juta. Ada beberapa yang membeli rumah di kisaran Rp 1 miliar, tapi tidak ba nyak,” ungkapnya.
Dia berharap pemerintahan baru membuat regulasi agar bisa meningkatkan minat beli
masyarakat.
Misalnya dengan pemberlakuan PPN 0 persen selama satu tahun.
Bank juga diharapkan memberikan fasi litas khusus untuk KPR.
Utama nya bunga yang lebih rendah selama dua tahun pertama.
Dari sisi pengembang sebenarnya sudah siap memberikan fasilitas.
Seperti kelengkapan perizinan, lahan efektif sebesar 60 persen, lahan untuk fasum maupun fasos sebesar 40 per sen, serta banyak fasilitas lainnya.
Pada perumahan baru bahkan berani memberikan diskon sampai Rp 50 juta dengan angsuran Rp 1,5 juta sampai Rp 2 juta per bulan selama 15-25 tahun.
Untuk menunjang kebutuhan masyarakat, pengembang kini juga menyediakan rumah de ngan harga terjangkau.
Menurut Suwoko, beberapa ang gota REI mulai melirik lokasi di pinggir kota.
Salah satunya di Kecamatan Karangploso. Di sana, harga tanah lebih terjangkau yakni sekitar Rp 1,5 juta sampai Rp 2 juta per meter persegi.
“Dalam dua tahun, mereka bisa jual 80 unit sampai 120 unit,” ucapnya.
Ada pula yang memilih di Kecamatan Pakis.
Harga tanah di sana ada yang masih sangat terjangkau.
Yakni antara Rp 250 ribu sampai Rp 350 ribu meter persegi. (dur/mel/fat)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana