RADAR MALANG - Menteri Pertahanan Tiongkok, Laksamana Dong Jun, tengah menghadapi penyelidikan atas dugaan korupsi.
Kasus ini menjadi bagian dari operasi besar yang digagas Presiden Xi Jinping untuk memberantas praktik korupsi di tubuh Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).
Kabar mengejutkan itu diungkapkan oleh surat kabar Inggris Financial Times (FT) pada hari Selasa, (26/11), menurut laporan pejabat Amerika Serikat (AS).
Baca Juga: Sara Duterte Ancam Bunuh Presiden Filipina, Marcos Jr Buka Suara
Dong, yang diangkat pada Desember 2023, menggantikan Jenderal Li Shangfu yang sebelumnya diberhentikan setelah hanya tujuh bulan menjabat karena kasus serupa.
Li sendiri menggantikan Wei Fenghe, yang juga terjerat kasus korupsi usai pensiun.
Dong kini menjadi Menteri Pertahanan ketiga dalam setahun terakhir yang terlibat dalam penyelidikan semacam ini.
Meskipun peran menteri pertahanan di Tiongkok lebih bersifat diplomatis dibandingkan strategis, posisi ini tetap menjadi sorotan, terutama dalam konteks hubungan internasional.
Banyak yang menilai kasus ini dapat melemahkan kepercayaan Xi Jinping terhadap militernya.
Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan PLA dalam rencana ambisius untuk mengembangkan kemampuan militer menghadapi Taiwan pada 2027.
Baca Juga: Kemenangan Trump di Pilpres AS 2024 Memicu Reaksi Hamas, Hizbullah, dan Iran
Penyelidikan terhadap Dong berlangsung setelah ia menghadiri pertemuan pertahanan di Laos, di mana ia menolak bertemu dengan Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin.
Penolakan ini memperburuk ketegangan antara Beijing dan Washington, terutama setelah persetujuan paket senjata AS untuk Taiwan.
Hingga kini, Kementerian Pertahanan Tiongkok menolak memberikan komentar resmi, sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri menyebut laporan ini sebagai "isapan jempol".
Namun, investigasi ini menunjukkan upaya Xi Jinping untuk memperketat kendali dan mengatasi korupsi di militer.
Pembersihan ini bukanlah hal baru. Sejak 2023, sembilan jenderal dan sejumlah pejabat industri pertahanan telah diberhentikan atas tuduhan serupa, menandai era baru reformasi militer di bawah kepemimpinan Xi. (rie
Editor : Aditya Novrian