KEPANJEN - Animo warga Kabupaten Malang untuk bekerja di negeri orang masih tinggi. Umumnya mereka tergiur gaji yang relatif tinggi. Di samping itu, persyaratannya juga mudah, sehingga bekerja di mancanegara menjadi pilihan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang Yudhi Hindarto mengungkapkan, sepanjang 2024 lalu tercatat 10.288 warga yang bekerja di luar negeri. “Pada 2025, Januari sampai Juni lalu ada 4.270 orang. Itu sudah terhitung yang perpanjangan kontrak maupun yang baru,” ucapnya ditemui beberapa waktu lalu.
Mayoritas memilih bekerja di Hongkong dan Taiwan. Selain itu, dia melanjutkan, juga ada yang di Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan. Dari ribuan PMI tersebut, mayoritas berada di sektor informal. Sementara yang bekerja di sektor formal masih sedikit.
Dia mengatakan, pekerja formal yakni pekerja di perusahaan berbadan hukum, seperti perusahaan manufaktur atau pengolahan ikan. Sementara informal adalah pekerja yang ikut perorangan. Seperti bekerja sebagai caregiver atau asisten rumah tangga (ART).
“Kami terus berupaya meningkatkan skill calon PMI, supaya bisa memiliki high skill,” kata pejabat eselon II B Pemkab Malang itu. Di antaranya bekerja sama dengan berbagai pihak. Seperti Universitas Kepanjen (UK).
“Kami juga bekerja sama dengan beberapa LPK (Lembaga Penyaluran Kerja). Salah satunya LPK Kiraku di Turen yang memang menjadi tujuan untuk pekerja middle up (menengah ke atas),” imbuhnya. Dengan demikian, calon PMI yang akan diberangkatkan memiliki skill dan mampu bekerja di sektor formal. LPK tersebut biasanya menyalurkan PMI ke Jepang.
Disinggung mengenai persyaratan menjadi PMI, dia menyebut hanya membutuhkan ijazah SMP. Namun, mudahnya persyaratan tersebut untuk PMI nonformal. ”Asalkan memiliki kompetensi untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak dan membersihkan rumah,” terangnya.
Gaji yang diterima lebih besar dibandingkan dengan bekerja di dalam negeri. Sebagai contoh, untuk tenaga informal di Malaysia, dia menyebut, gajinya mencapai Rp 5 juta sampai Rp 6 juta per bulan, Singapura sekitar Rp 7 juta, Hong Kong sekitar Rp 9 juta, dan Taiwan sekitar Rp 10 juta. (yun/dan).
Editor : A. Nugroho