KEPANJEN – Penurunan target pendapatan daerah pada 2026 memaksa Pemkab Malang mengetatkan struktur belanja di hampir seluruh perangkat daerah. Dampaknya, sejumlah program harus dirasionalisasi dan difokuskan hanya pada kegiatan yang benar-benar prioritas.
Pada 2026, pendapatan daerah ditargetkan sekitar Rp 4,33 triliun. Jumlah itu merosot cukup tajam, yakni Rp 529,27 miliar dibanding target 2025 yang mencapai Rp 4,86 triliun. Kondisi serupa juga terjadi pada belanja daerah. Rencana belanja tahun depan dipatok Rp 4,47 triliun atau berkurang Rp 547,03 miliar dari alokasi 2025 yang mencapai Rp 5,02 triliun.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Malang Yetty Nurhayati menjelaskan, penurunan paling besar terjadi pada anggaran yang bersumber dari pendapatan block grant atau dana bantuan dari pemerintah pusat.
”Secara rata-rata, pagu untuk program dan kegiatan perangkat daerah yang mengandalkan skema hibah pusat itu turun sekitar 59,6 persen,” ujar Yetty. Block grant selama ini menjadi penopang sejumlah sektor.
Mulai pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dasar. Dengan kondisi tersebut, Pemkab Malang harus menata ulang belanja pada APBD 2026 dan mengarahkannya untuk mendukung prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).
Tiga fokus utama menjadi pegangan. Di antaranya penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas infrastruktur, serta penguatan mutu dan akses pelayanan sosial dasar. Untuk memastikan anggaran yang terbatas tetap berdampak, BKAD mengidentifikasi ulang seluruh kegiatan perangkat daerah.
Hanya program yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang dipertahankan. Contohnya perbaikan sekolah, perbaikan jalan dan jembatan rusak, serta penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Dari sisi efisiensi, Pemkab Malang juga akan memangkas belanja yang sifatnya pendukung dan tidak memiliki output terukur. Belanja makanan dan minuman, kegiatan seremonial, hingga berbagai acara yang digelar di luar fasilitas pemerintah menjadi pos yang harus disesuaikan.
Meski sebagian besar perangkat daerah mengalami penurunan pagu, ada satu pengecualian. RSUD Ngantang mendapatkan tambahan anggaran sekitar Rp 2,4 miliar. Tambahan ini, kata Yetty, diarahkan untuk mempercepat optimalisasi pelayanan rumah sakit, terutama untuk belanja operasional dan kebutuhan dokter spesialis.
”Dengan kondisi pendapatan yang turun, kami harus memastikan anggaran yang tersedia benar-benar untuk pelayanan masyarakat dan target kinerja yang terukur,” jelas Yetty. Pengetatan ini menjadi penanda bahwa APBD 2026 harus dijalankan lebih efisien, tepat sasaran, dan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga Kabupaten Malang.
Editor : A. Nugroho