KEPANJEN – Masih cukup banyak warga Kabupaten Malang yang masuk kategori miskin. Tahun ini, jumlahnya mencapai 235.620 warga. Dengan jumlah penduduk sekitar 2,7 juta orang, tingkat kemiskinan di Kabupaten Malang masih berkisar di angka 8,7 persen.
Bupati Malang H M. Sanusi mengaku, pihaknya akan mengalokasikan anggaran semaksimal mungkin untuk mengentaskan kemiskinan. ”Semua program dari perangkat daerah (PD) nanti harus bisa menurunkan tingkat kemiskinan. Tahun depan kami target bisa turun satu digit persentasenya, jadi bisa sampai 7,7 persen,” ucap Sanusi setelah membuka rapat koordinasi (rakor) pengentasan kemiskinan di Pendapa Agung Kabupaten Malang kemarin (11/12).
Dia menegaskan, seluruh PD dan camat harus berkolaborasi dalam penurunan kemiskinan tersebut. Utamanya dalam peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Contoh programnya yakni perbaikan sekolah rusak, kemudahan pelayanan kesehatan, hingga peningkatan ekonomi dengan memanfaatkan potensi daerah.
Jika tahun depan target tersebut belum tercapai, evaluasi akan terus dilakukan. Termasuk evaluasi untuk kepala PD dan camat yang dinilai mengabaikan program-program yang sudah ditentukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan tidak mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). ”Dengan demikian, nanti setiap tahun tingkat kemiskinan bisa turun 1 persen. Sehingga pada 2030 mendatang, bisa zero kemiskinan,” imbuh orang nomor satu di Pemkab Malang itu.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi menyebut, data masih menjadi kelemahan utama dalam pencatatan kemiskinan. Oleh karena itu, tahun depan pihaknya berharap pemkab sudah memiliki single data. ”Jadi tidak semua PD memiliki data sendiri-sendiri. Misalnya dinsos punya sendiri, disdik sendiri, bappeda sendiri. Kemudian saat disatukan, datanya tidak sama,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Dia melanjutkan, kendala lainnya yakni masih banyak masyarakat di Kabupaten Malang yang belum terdata karena administrasi yang bermasalah. Misalnya lansia yang belum melakukan perekaman e-KTP. Sehingga, yang bersangkutan tidak terdata sebagai warga miskin. Oleh karena itu, dia berharap, pemkab dapat melakukan validasi data kemiskinan terlebih dahulu, supaya penanganannya pun dapat tepat sasaran. (yun/by)
Editor : A. Nugroho