KEPANJEN - Masih cukup banyak rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Malang. Berdasar rekap terbaru Pemkab Malang, jumlahnya mencapai 6.500 unit.
Dito Anarpito, Kabid Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang mengatakan, jumlah RTLH cenderung fluktuatif. Pada 2025, terdata ada 6 ribu rumah.
Dalam data terbaru pihaknya, RTLH banyak ditemukan di dua kecamatan. Yakni di Kecamatan Poncokusumo dan Pujon. Tugas mengentaskan jumlah RTLH bukan terbilang mudah.
Pemkab Malang berhadapan dengan fakta bahwa penduduk semakin banyak dan masih banyak pula warga yang berpenghasilan rendah.
Dalam proses penanganannya, Pemkab Malang banyak melakukan bedah rumah dengan APBD. Di saat yang sama, pemerintah pusat melalui program 3 juta rumah juga turut andil dalam menyuntikkan dana.
Tepatnya dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KPKP) dalam bentuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
”Untuk 2026 kami menganggarkan Rp 4,1 miliar untuk memperbaiki 205 rumah. Sedangkan dari BSPS (APBN) dapat Rp 4 miliar juga untuk 200 unit,” sebut Dito.
Dia mengatakan bahwa Pemkab Malang pada 2026 ini sempat mengajukan bantuan bedah rumah ke KPKP sebanyak 500 rumah. Tapi yang disetujui 200 unit.
Pemkab kini terus mencari sumber dana lain untuk mengentaskan masalah rumah tersebut. Salah satunya lewat skema Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Selain itu dari Dana Desa (DD).
”Kalau CSR terakhir bedah rumahnya ada satu unit di Pakis dan dua unit di Dau. Selama ini yang paling banyak dari Baznas yang mengucurkan dana,” ujar Dito. (biy/by)
Baca Juga: Pemkab Malang Optimistis Targetkan 6 Juta Kunjungan Wisata pada 2027
Disunting ulang oleh Marsha Nathaniela
Editor : Aditya Novrian