PAKISAJI - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Malang lebih cepat dibanding dua daerah tetangga. Saat ini, sudah ada 35 SPGG yang memiliki SLHS. Salah satunya SPPG Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji.
Kemarin (23/10), SLHS tersebut diserahkan secara langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Malang Lathifah Shohib kepada Kepala SPPG Kendalpayak Andhika Maulana Nayotama. Untuk diketahui, SLHS merupakan sertifikat yang menandakan bahwa operasional usaha tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat.
Penilaiannya meliputi berbagai aspek penting. Mulai dari bangunan dan fasilitasnya, ketersediaan air bersih, pembuangan limbah, hingga peralatan makan dan kelayakan alat yang digunakan selama proses produksi. ”SPPG yang sudah mengajukan penerbitan SLHS ada 91 tempat. Tetapi yang sudah selesai ada 35 SPPG,” ujar Lathifah.
Sisa SPPG lainnya masih dalam tahapan proses penilaian oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang. Selain menyerahkan SLHS, Lathifah bersama jajaran perangkat daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Pakisaji juga meninjau operasional SPPG.
Peninjauan tersebut untuk memastikan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Malang memenuhi standar dan aman. Dalam kesempatan itu, dia juga meninjau berbagai aspek. Mulai dari kebersihan dapur, peralatan masak, bahan pangan, hingga proses pengolahan makanan. ”Kami bisa memastikan bahwa semua sesuai SOP. Tidak ada kendala, terutama terkait kebersihan dapur dan kualitas makanan. Makanan juga sampai di sekolah tepat waktu,” papar Lathifah.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinkes Kabupaten Malang Gunawan Djoko Untoro menyampaikan, khusus SPPG, penerbitan SLHS memang tidak melalui Online Single Submission (OSS). Namun melalui dinkes setempat. ”Kami juga sudah melaksanakan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) ke SPPG,” kata Gunawan yang merangkap sebagai Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat Dinkes Kabupaten Malang itu.
Meskipun SLHS dikeluarkan dinkes, izin operasional SPPG tetap menjadi wewenang BGN. Sehingga meskipun belum memiliki SLHS, SPPG dapat berjalan jika BGN mengizinkan. Seperti diberitakan, sebagai upaya percepatan, dinkes sudah melakukan beberapa kegiatan.
Di antaranya melaksanakan sosialisasi percepatan pengurusan SLHS dengan mengundang kepala SPPG dan yayasan atau mitra. Serta koordinasi pelatihan keamanan pangan siap saji. Dinkes juga melaksanakan kursus atau pelatihan keamanan pangan siap saji bagi pengelola makanan secara masif.
Mereka turun membantu pelaksanaan pengujian kualitas air, makanan, alat makan, dan pengelolaan makanan. Sementara itu, Kepala SPPG Kendalpayak Andhika Maulana Nayotama menyampaikan, pihaknya sudah mengajukan permohonan penerbitan SLHS sejak 12 Oktober lalu.
Begitu mengajukan, pihak dinkes pun datang ke SPPG untuk melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL). Dalam inspeksi tersebut, dilakukan pengujian kebersihan dan kualitas dapur. Mulai dari bahan baku, air, hingga alat masak.
”Relawan juga mengikuti kursus supaya mendapat sertifikat penjamah makanan. Karena ini bersifat percepatan, 50 persen dari relawan kami yang ikut terlebih dahulu,” kata Andhika. Sebab, salah satu syarat supaya mendapat SLHS yakni relawan harus memiliki sertifikat penjamah makanan. Dalam jangka waktu sekitar 10 hari, sertifikat pun diterbitkan.
SPPG Kendalpayak saat ini melayani 3.443 penerima manfaat dari 30 sekolah. Sedangkan, untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) masih belum dilayani dan bakal menyusul dalam waktu dekat. (yun/by)
Editor : A. Nugroho