BATU - Sebanyak 2.059 kartu tani dari 9 komoditas yang berhak mendapatkan pupuk subsidi di Kota Batu kedaluwarsa. Persoalan ini terjadi karena belum ada alokasi dan belum di-inject oleh Bank BNI. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu berharap ribuan kartu tani bisa dicetak ulang.
Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota Batu Harijadi Agung menjelaskan, kartu tani hingga saat ini belum di-inject oleh Bank BNI namun, transaksi penebusan pupuk subsidi bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi T-Pubers. "Aplikasi T-Pubers ini terintegrasi dengan data alokasi pupuk per petani by name by address," jelasnya.
Agung memaparkan, DPKP Kota Batu mencatat ada 2.059 kartu tani kedaluwarsa dari total sekitar 8 ribu. "Jadi, kita sudah mengimplementasikan kartu tani itu satu tahun (2019-2020). Namun, selama tidak di-inject oleh Bank BNI ya otomatis kosong," ucapnya.
Menurut Agung, yang namanya kartu tani setelah 5 tahun pasti ada yang rusak, hilang, lupa PIN, dan lain-lain. "Pernah juga terjadi di tahun 2020 lalu, saat kartu tani digesek untuk penebusan pupuk subsidi ternyata error. Kalau seperti ini seolah-olah yang salah adalah pemerintah. Padahal, kendalanya ada di sistem," katanya.
Dia menambahkan, pada prinsipnya, Pemkot Batu punya komitmen untuk menjalankan kartu tani. "Kami hanya berharap kartu tani di Kota Wisata Batu bisa dicetak ulang. Agar petani merasa dimudahkan dalam menebus pupuk subsidi," ujar Agung.
Perlu diketahui, alokasi pupuk subsidi di Kota Batu terbagi menjadi dua. Yakni, alokasi pupuk urea sejumlah 356 ton dan yang sudah tersalurkan 258,7 ton. Sedangkan, alokasi pupuk NPK mencapai 372 ton. Untuk yang sudah tersalurkan yaitu 243,5 ton.
Pihaknya menambahkan, yang mendapatkan alokasi pupuk subsidi adalah 9 komoditas (selengkapnya baca grafis). "Kami menyadari 85 persen pertanian di Kota Batu adalah hortikultura. Otomatis petani sayur dan buah semuanya tidak mendapat pupuk subsidi," tutur Agung.
Meski petani hortikultura tak mendapatkan pupuk subsidi, DPKP telah melakukan sosialisasi kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) melalui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) agar melakukan pemupukan secara berimbang. Jika perlu petani hortikultura menggunakan pupuk organik yang dibuat secara mandiri.
Hal ini sejalan dengan salah satu petani kopi di Kota Batu Oktavian Dwi Suhermanto mengatakan, saat Pandemi Covid-19 ia masih menggunakan pupuk subsidi. "Kartu taninya masih ada. Tapi, sejak awal tahun 2022 saya sudah berpindah ke pupuk organik untuk kebutuhan unsur hara di kebun," bebernya.
Petani milenial yang akrab disapa Herman ini menuturkan, sebenarnya lebih efektif pupuk kimia, namun jika menggunakan pupuk organik keseimbangan ekosistem tetap terjaga. "Saya sudah lama tidak menggunakan pupuk subsidi. Otomatis kartu taninya tidak digunakan," tutupnya. (ifa/lid).
Editor : Kholid Amrullah