Demikian harapan yang dikatakan Kapolresta Malang Kota Kombes Pos Budi Hermanto kepada Radar Malang usai acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) penerimaan calon angota Polri di Ballroom Sanika Satyawada Polresta Malang Kota, kemarin (6/4/2022). Menurut Buher, sapaan akrab Kapolresta Malang Kota, bentuk perubahan paradigma ini adalah menjadikan ajang penerimaan calon anggota Polri semakin mudah diikuti oleh masyarakat. ‘’Tentunya ini bukan tugas Polri semata namun lintas stakeholder, ya mulai pemerintah daerah, akademisi, pers, dan juga LSM,” katanya.
Dijelaskan, apabila ada putra-putri daerah yang karirnya di Polri bisa moncer, sudah barang tentu yang bangga juga daerahnya. Untuk itu, peran serta tanggung jawab daerah untuk bisa menciptakan kader terbaiknya di Polri sangatah penting. Bentuk tanggung jawab yang bisa ditunjukkan misalnya memfasilitasi kebutuhan para pendaftar, misalnya cek kesehatan, tes psikologi dan penyediaan sarana berlatih jasmani. “Niscaya dengan tanggung jawab seperti itu, pasti akan diingat oleh para peserta,” katanya.
Dari Polresta Malang Kota sendiri, nanti akan membuat semacam pembekalan bagi para peserta sebelum proses seleksi dilakukan. “Mereka akan kita kumpulkan dan diberi pembekalan materi seleksi. Misalnya bagaimana ketentuan bisa lolos syarat administrasi, tes kesehatan, tes psikologi dan tes jasmani,” jelasnya. Harapannya, peserta bisa tahu ketentuannya sebelum menjalani serangkaian tes. Dalam melaksanakan pembekalan ini, ditegaskan Buher, Polri tidak menarik biaya alias gratis. Harapannya, dengan cara ini akan memperbanyak jumlah peminat dan peserta yang bisa lolos di jalur yang dikehendaki.
Menangapi masukan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Suwarjana yang hadir di acara penandatanganan MoU merespon positif. “Ide bagus ini, kami mendukung ide tersebut dan akan koordinasi lebih lanjut dengan pimpinan guna sinergi dengan lintas OPD guna pengembangan ide ini,” katanya.
Terpisah, Ketua LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Malang Raya M. Zuhdy Achmadi menambahkan jika ide dari Buher apabila bisa dilaksanakan sangat positif dampaknya. “Sangat membantu dan berdampak positif ke masyarakat dan sekaligus bisa menepis anggapan miring selama ini terhadap Polri,” katanya. Selain itu, upaya ini sekaligus juga bisa meningkatkan animo masyarakat untuk menjadi anggota Polri. Menurutnya, atas ide ini Pemkot Malang harus menangkap ide ini karena salah satu bagian dari tugas melayani warganya. “Misal mensubsidi biaya periksa darah bagi para peserta, syukur-syukur bisa gratis.” Imbuh pria yang akrab disapa Didik ini.
Sementara itu dari data yang diperoleh Radar Malang, penerimaan calon anggota Polri di 2021 lalu di Panitia Bantuan Penerimaan (Pabanrim) Polresta Malang Kota dirinci sebagai berikut. Untuk jenjang AKPOL (Akademi Polisi) jumlah pendaftar terverifikasi sebanyak 53 org tidak ada yang lolos seleksi. Kemudian jenjang Bintara Polisi Tugas Umum (PTU) ada sebanyak 114 orang dan lulus 20 orang. Lalu Bintara Kompetensi Khusus Teknologi Informasi (Bakomsus TI ) ada seabnyak 19 pendaftar dan yang lulus 2 orang. Lalu untuk Bintara Rekrutmen Proaktif (Barekpro) dari 6 pendaftar dinyatakan lulus ada 4 orang. Terakhir jenjang Tamtama Brimob + Polair ada 6 pendaftar dan dinyatakan lulus ada 6 orang.
Sementara itu, dalam acara penandatangan MoU kemarin dihadiri oleh sejumlah pihak antara lain dari akademisi ada Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Prof Dr H M. Zainuddin MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang Dr Muhtar Hazawawi MAg Kepala Cabang Dinas SMA Kota Malang dan Kota Batu Ema Sumiarti, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Suwarjana, Wakil Pemimpin Redaksi Radar Malang Mardi Sampurno, Ketua LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Malang Raya M. Zuhdy Achmadi.
Sementara Rektor UIN Malang Zainuddin dalam sambutannya mengatakan bahwa perlu adanya sinergi yang bagus dari semua pihak dalam menghadapi masalah-masalah seputar dampak pandemi. “Alhamdulillah Kota Malang bisa keluar dan sukses, berkat bantuan dan peran serta semua pihak. Adanya kerja sama yg baik antar semua pihak,” katanya. Termasuk dalam menghadapi persoalan rekrutmen calon anggota Polri. Semua pihak yang terlibat bisa memberikan kontrol agar pelaksanaan rekrutmen calon anggota Polri bisa berjalan pada riil yang benar. (*/mas) Editor : Mardi Sampurno