MALANG KOTA – Tak masuk prioritas kementerian, Wali Kota Sutiaji mengupayakan agar revitalisasi Pasar Besar berdasar Instruksi Presiden (Inpres). Artinya, konstruksi pembangunannya tidak lagi mengacu inisiatif Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono, melainkan langsung dari Presiden Jokowi.
Upaya menggunakan jalur inpres ditempuh lantaran selama ini tidak ada kepastian dari Kementerian PUPR. Padahal sebelumnya pemkot sudah berkomunikasi dengan kementerian. Informasi yang diperoleh pemkot, kementerian siap mengalokasikan dana sekitar Rp 480 miliar. Pembangunannya pun langsung ditangani oleh pemerintah pusat.
Tapi hingga pertengahan 2023 ini belum ada kejelasan, bahkan program revitalisasi Pasar Besar tidak masuk prioritas kemen PUPR. ”Terbaru kami mengupayakan perbaikan Pasar Besar lewat inpres. Karena ternyata di PUPR, perbaikan pasar besar tidak masuk prioritas," kata Sutiaji, kemarin.
Rencana revitalisasi berawal dari kebakaran pada 2016 lalu. Investor PT Matahari Putra Prima (MPP) yang membawahi Matahari Departmen Store ogah merevitalisasi Pasar Besar. Revitalisasi bisa dilakukan asal MPP mendapat kompensasi berupa perpanjangan masa pengelolaan Pasar Besar.
Awal 2023, pemkot dan PT MPP sepakat untuk mengakhiri kontrak kerja sama. Setelah itu, pemkot berkomunikasi dengan Kemen PUPR terkait revitalisasi Pasar Besar. Pihak kementerian juga sudah menerjunkan tim survei untuk melihat kondisi bangunan Pasar Besar, namun revitalisasinya belum masuk prioritas tahun ini.
Dengan mengupayakan revitalisasi melalui inpres, lanjut Sutiaji, konsep revitalisasinya akan berubah. Termasuk kebutuhan anggaran pembangunannya. ”Untuk anggaran terbaru, kami belum mengetahui. Pemerintah pusat yang menentukan," sambung Sutiaji.
Ketika masih mengandalkan Kemen PUPR, Sutiaji mengatakan, perbaikan akan dilakukan hingga lantai tiga. Tapi jika nanti menggunakan inpres, perbaikan hanya dilakukan sampai lantai dua. ”Aturannya, pasar tradisional maksimal dua lantai. Namun ini masih pembahasan. Bisa saja berubah," tandas Sutiaji.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Arief Wahyudi menyarankan, sebaiknya pemkot mulai memikirkan opsi lain untuk perbaikan Pasar Besar. Karena hingga kini dana dari pemerintah pusat tak kunjung jelas.
Menurutnya, semakin lama menunggu dana perbaikan yang tak jelas, semakin lama Pasar Besar tak tersentuh perbaikan. Padahal, lanjutnya, pasar tersebut sudah bisa dilakukan perbaikan dengan menggunakan dari APBD. "Perbaikan bisa menggunakan APBD. Dibuat multiyears pun tidak masalah,” kata Arief.
”Kita sudah membuktikan, membangun MCC ratusan miliar saja bisa. Pasar Besar ini wajahnya Kota Malang, sudah seharusnya mendapatkan perbaikan," tambah politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. (adk/dan)
Editor : Mahmudan