MALANG KOTA – Kota Malang krisis pasukan kuning.
Krisis pasukan kuning diperkirakan akan semakin parah setelah puluhan pegawai di Kota Malang pensiun dalam dua tahun terakhir.
Pada 2023 dan 2024, dinas lingkungan hidup (DLH) Kota Malan gmencatat ada 70 personel pasukan kuning yang akan pensiun atau purna tugas, sementara penggantinya belum ada.
Data DLH Kota Malang, saat ini ada 712 personel pasukan kuning.
Sedangkan kebutuhannya berkisar 800-900 personel.
Banyaknya personel yang pensiun membuat kebutuhan pasukan kuning semakin banyak.
Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Malang Tri Santoso menerangkan, tahun ini sudah ada pengurangan 26 personel.
Rinciannya, 18 pegawai berstatus aparatur sipil negara (ASN) pensiun, 2 pegawai tidak tetap purna ,tugas dan 2 lainnya meninggal dunia.
"Cukup banyak yang pensiun tahun ini. Sedangkan untuk penggantinya belum ada,” tutur Santoso.
Terpisah, Kepala DLH Kota Malang Noer Rahman Wijaya mengatakan, selama ini pihaknya terkendala untuk menambah personel.
Itu karena minimnya formasi tenaga kebersihan saat pembukaan lowongan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
”Kami sudah meminta kepada BKPSDM untuk penggantian personel yang pensiun. Tapi sampai saat ini masih belum ada tambahan. Kami akan terus berkoordinasi terkait hal itu," tandas Rahman.
Untuk diketahui, tahun ini ada kuota 271 formasi untuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Terdiri atas tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan tenaga teknis.
Di lowongan itu tidak tercantum formasi untuk tenaga kebersihan.
Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Bayu Rekso Aji menyarankan pemkot bisa mengandalkan Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan (TPOK).
Selain itu, ada opsi lain yakni bekerja sama dengan pihak ketiga.
"Jika kurang personel, bisa nanti ada anggaran khusus untuk pembayaran pihak ketiga," tutur Bayu. (adk/dan)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana