MALANG KOTA - Pemkot Malang memiliki jurus baru untuk mengentaskan kemiskinan. Jurus baru itu adalah meluncurkan aplikasi PDKTSAM (Pendataan Kesejahteraan Sosial Kota Malang) Reborn kemarin (19/6). Aplikasi itu mampu menyajikan alamat warga yang tergolong miskin dan kebutuhan yang mereka inginkan.
Penjabat (Pj) Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, penanganan kemiskinan butuh kerja sama semua pihak. Itu sudah dimulai ketika penyusunan aplikasi PDKTSAM Reborn. Nantinya, tindak lanjut akan diteruskan pada saat penanganan di lapangan.
”Tak hanya perangkat daerah di lingkungan Pemkot Malang. Kami juga akan bekerja sama dengan lembaga lain seperti BPS dan Bulog," jelas Wahyu.
Dia menambahkan, penanganan kemiskinan juga merupakan tugas yang diamanatkan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sehingga, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas kerja Pemkot Malang. Wahyu berharap PDKTSAM mampu membantu perangkat daerah (PD) menciptakan sejumlah inovasi.
”Yang jelas untuk menyejahterakan warga. Bagaimana data yang ada bisa jadi referensi untuk menyusun dan melaksanakan sebuah program,” tutur Wahyu.
Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang Dwi Rahayu menyampaikan, PDKTSAM Reborn merupakan penyempurnaan dari aplikasi sebelumnya yang sudah ada. Penyempurnaan yang dilakukan yakni penambahan fitur monitoring dan evaluasi.
Lalu terdapat penyajian data secara geospasial. Sebagai informasi, data geospasial menunjukkan alamat hingga citra atau foto rumah warga yang tergolong miskin. Dengan fitur tersebut, penanganan yang dilakukan tidak akan salah sasaran.
”Kami tambahkan monitoring dan evaluasi, karena saat PDKTSAM dulu kekurangannya memang di situ. Program penanganan kemiskinan kurang monitoring, sehingga progresnya seperti apa tidak ada," jelas Dwi.
Pada peluncuran PDKTSAM Reborn juga mendapat atensi dari Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI Tri Widodo Wahyu Utomo. Melalui Zoom Meeting, dia memberikan apresiasi kepada Bappeda dan Pemkot Malang. Menurutnya dengan integrasi data, akan mewujudkan suatu kebijakan yang efektif.
”Setelah integrasi data harus ada integrasi program. Jadi semua perangkat daerah harus memiliki visi yang sama," tegas dia. (adk/adn)
Editor : Aditya Novrian