MALANG KOTA – Kepengurusan administrasi kependudukan semakin mudah.
Sejak 2022 lalu, pemkot menyediakan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM).
Setiap hari, warga yang menggunakan anjungan tersebut mencapai lebih dari 20 orang.
Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang M. Wahyu Hidayat mengatakan, saat ini pihaknya memiliki dua ADM.
”Lokasinya ada di Mal Pelayanan Publik (MPP) dan kantor dispendukcapil di Jalan Mayjend Sungkono,” kata dia.
Melalui mesin ADM, masyarakat bisa mengurus beberapa dokumen.
Antara lain akta kelahiran, akta kematian, dan akta pernikahan.
Selain itu juga kartu keluarga, surat keterangan pindah WNI, kartu identitas anak, hingga e-KTP.
”Biasanya banyak orang yang menggunakan ADM untuk mengurus KK,” imbuh pejabat eselon III B Pemkot Malang tersebut.
Untuk tata cara penggunaan ADM, masyarakat harus mengajukan permohonan dokumen kependudukan terlebih dulu.
Setelah itu, mereka bisa mendapat PIN dan QR Code dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) melalui e-mail.
Kemudian, masyarakat baru datang ke lokasi ADM.
Di sana, ada data-data yang harus dimasukkan yakni PIN atau scan QR Code yang dikirimkan ke e-mail.
Setelah itu, masyarakat harus memastikan dokumen yang dicetak sudah benar.
Baru bisa menekan tombol cetak.
Selanjutnya dokumen akan keluar dari mesin ADM.
Kendati banyak masyarakat yang mulai memanfaatkan mesin ADM, Wahyu menyebut kalau dispendukcapil belum berniat menambah ADM.
Tahun lalu sempat ada wacana penambahan ADM di setiap kecamatan.
Namun biaya untuk satu ADM mencapai Rp 200 juta.
Dengan adanya lima kecamatan, total dibutuhkan anggaran Rp 1 miliar.
Anggaran tersebut belum tersedia sampai tahun ini.
Sementara itu, salah seorang staf dispendukcapil yang bernama Titik membenarkan kalau setiap hari masyarakat yang menggunakan ADM cukup banyak.
Sebab, ADM memudahkan kepengurusan administrasi kependudukan.
”Karena sehari bisa langsung jadi. Yang banyak itu masyarakat yang mengurus KK dan Identitas Kependudukan Digital (IKD),” ucapnya. (mel/by)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana