MALANG RAYA – Rencana Pemprov membuka layanan Bus Trans Jatim di Malang Raya membutuhkan proses panjang. Sambil melakukan penjajakan kepada para sopir angkot, pemprov harus menyiapkan skema operasionalnya. Pada tahap awal, Bus Trans Jatim kabarnya tidak akan langsung terintegrasi dengan feeder (angkutan pengumpan) (selengkapnya baca grafis).
Kepala Bidang (Kabid) Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim Ainur Rofiq menjelaskan, dari skema sementara, pembayaran bakal dilakukan di dalam armada. Bisa menggunakan uang tunai atau uang elektronik (e-money). ”Nanti ada petugas seperti pramugara atau pramugari yang siap membantu, sehingga penumpang tinggal memilih metode pembayarannya,” jelas Rofiq.
Untuk pembayaran menggunakan e-money dilakukan pada alat yang dibawa petugas. Tarif bus juga sudah ditetapkan. Untuk santri dan pelajar senilai Rp 2.500. Sementara masyarakat umum dikenai tarif Rp 5.000. Namun pada tahap awal, tarif yang dibayarkan belum termasuk tarif feeder.
”Di Bus Trans Jatim terdapat mekanisme berupa integrasi tiket terusan yang berlaku dua jam,” terang Rofiq. Dia memberi contoh, dari koridor awal, penumpang harus membayar Rp 5 ribu. Bila sudah berpindah ke koridor lain namun belum melewati batas waktu dua jam, penumpang tidak akan dipungut biaya lagi.
Integrasi pembayaran dengan feeder belum ada karena belum dibentuk oleh pemkot maupun pemkab. Namun Rofiq tidak menutup potensi adanya integrasi dengan feeder. Apalagi, dishub memang berencana melibatkan sopir angkot pada trayek yang bersinggungan di rute Bus Trans Jatim untuk menjadi bagian layanan. Salah satu bentuknya menjadi sopir feeder atau bus.
Selain mekanisme, ada sarana prasarana yang harus dipenuhi. Mulai dari pengadaan rambu, halte sebagai titik henti bus, hingga tenaga operasional. Halte rencananya bakal dibuat lebih modern. Misalnya dengan penambahan sarana digital untuk memberi informasi bagi pengguna layanan yang tidak mengunduh aplikasi Trans Jatim Ajaib.
Di sarana digital juga bisa digunakan untuk memasang iklan seperti yang sudah diterapkan di Surabaya. Itu berpotensi menambah pemasukan ke kas daerah. Dikutip dari Radar Surabaya, pemasukan yang didapat melalui taping di bus maupun iklan di sarana digital mencapai Rp 18 miliar.
Untuk halte yang akan disediakan, Rofiq belum berani memastikan. Sebab, pihaknya masih menggodok rute resmi Bus Trans Jatim. Namun, dari kabar yang dihimpun Jawa Pos Radar Malang, ada tiga halte yang disiapkan di Kota Batu. Yakni di Desa Pendem, depan Jawa Timur Park 3, dan di depan SMPN 3 Kota Batu. Sementara titik halte di Kota Malang dan Kabupaten Malang belum ditentukan.
Tak hanya sarana fisik seperti armada, halte, dan mesin pembayaran, dishub juga membutuhkan tenaga operasional. ”Kalau perhitungan kami, satu bus membutuhkan dua kru yang terdiri dari sopir dan pramugara atau pramugari,” sambung pejabat eselon III A Pemprov Jatim itu.
Ditanya besaran anggaran yang dibutuhkan untuk kelengkapan Bus Trans Jatim, Rofiq masih enggan menjawab. Kebutuhannya bakal disesuaikan dengan pihak-pihak yang ditunjuk dalam proses pengadaan. Sudah ada karoseri di Malang yang sudah diajak berkomunikasi. ”Target kami paling lambat pada November mendatang sudah launching di Malang. Sementara kami juga sedang mempersiapkan koridor tujuh di Lamongan,” tegas Rofiq. Sembari mempersiapkan berbagai skema, pihaknya terus melakukan pendekatan kepada sopir melalui dishub di tiga daerah di Malang Raya.
Dari pantauan koran ini, terpantau mulai ada penolakan dari sopir angkot terkait rencana operasional Bus Trans Jatim tersebut. Penolakan itu dipicu kekhawatiran pendapatan sopir angkot yang bakal menurun. Ketua Serikat Sopir Indonesia (SSI) Kota Malang Stefanus Hari Wahyudi menyampaikan, sampai akhir Agustus ini pihaknya belum mendapatkan penjelasan secara jelas terkait mekanisme bus tersebut.
Padahal, rute transportasi tersebut bersentuhan langsung dengan beberapa trayek angkot. Diperkirakan ada lima trayek yang akan bersentuhan dengan Bus Trans Jatim. Di antaranya MM, LDG, LG, AL dan AG. ”Dari kesepakatan sopir jalur yang terdampak, kami memutuskan menolak Trans Jatim. Adanya ojek online sudah membuat kami susah, ditambah lagi ini, angkot pasti tamat,” tegasnya.
Pria yang akrab disapa Sam Obek itu menuturkan, selama ini sopir angkot belum pernah diajak berkomunikasi terkait feeder Trans Jatim. Sehingga, tidak ada peluang bagi mereka mendapatkan manfaat dari operasional transportasi massal tersebut.
”Sama sekali kami belum diberikan sosialisasi Trans Jatim atau rencana feeder. Sopir hanya mengetahui informasi dari media saja, sehingga kami sepakat menolak rencana itu,” tandas pria yang sehari-hari mengendarai angkot di jalur LDG itu. Untuk sementara, penolakan masih sebatas komitmen antarsopir jalur yang terdampak.
Belum ada rencana aksi lanjutan, baik melayangkan surat protes kepada Pemkot Malang atau melakukan demonstrasi. ”Kami juga masih menunggu kepastian operasional kapan, masih simpang siur. Sekarang belum ada mengarah aksi lebih besar,” ucap Sam Obek.
Sementara itu, Pengamat Transportasi Universitas Widyagama (UWG) Malang Prof Dr Ir Aji Suraji MSc IPA ASEAN Eng menekankan perlunya pendekatan intens kepada sopir angkot. Sebab, mereka lag yang langsung terdampak operasional Bus Trans Jatim. Jika sosialisasi tidak berjalan baik, dikhawatirkan timbul konflik sosial pada pelaksanaannya. ”Mereka (sopir) harus dilibatkan, bisa menjadi personel Trans Jatim atau angkutan feeder. Saya meyakini dishub Jatim sudah memikirkan hal itu,” terang Aji.
Terkait tipe bus yang paling pas, Aji menyarankan tipe medium. Itu sesuai dengan kondisi jalan di Kota Malang. Kapasitas satu bus bisa menampung 25 sampai 30 orang. ”Seperti dulu ada Puspa Indah, kemudian sekarang Bagong. Medium yang pas, karena jalan tidak terlalu lebar,” ungkapnya. (mel/adk/by)
Editor : A. Nugroho