MALANG KOTA - Dugaan pelecehan seksual kembali mencuat di lingkungan kampus. Kali ini berembus di Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Brawijaya (UB). Kabar itu muncul setelah ada protes terhadap pelantikan wakil dekan periode 2025-2030 yang berinisial WN.
Protes muncul setelah pihak fakultas mengunggah ucapan selamat di Instagram untuk tiga wakil dekan FKH UB yang dilantik. Unggahan pada 8 September itu langsung dipenuhi komentar bernada protes. Baik dari alumnus hingga sivitas akademi FKH UB lainnya.
Mereka mempertanyakan alasan WN dilantik menjadi wakil dekan. Protes tersebut muncul atas rekam jejak WN yang diduga pernah melakukan tindak pelecehan seksual. Tulip (bukan nama sebenarnya), jadi salah satu perempuan yang mengaku sempat jadi korbannya.
Kepada Jawa Pos Radar Malang, dia mengaku pernah menerima tindak pelecehan seksual dari WN pada 2022 lalu. Saat itu, Tulip hendak meminta tanda tangan untuk salah satu proses administrasi. Saat itu dia ditemani dua rekannya.
”Saat masuk ke ruangan, yang bersangkutan bilang gausah dibuka roknya, eh apa roknya, eh maksud saya sepatunya,” kata Tulip sambil menirukan perkataan WN kala itu. Dia mengaku terkejut dengan perkataan WN. Selama berkuliah di FKH UB, dia sering mendengar kalau WN kerap melontarkan candaan berbau seksual.
Selain dia, ada Titi (bukan nama sebenarnya) yang juga pernah mendapat pelecehan. Lebih parah dari Tulip, dia mengaku hampir mendapat pelecehan seksual secara fisik. ”Kejadiannya tahun 2019 dan saya sudah berupaya menolak,” ucap dia. Tindakannya yakni upaya WN mencium Titi. Namun upaya itu bisa ditolak dan dihindari Titi. Saat itu dia tidak melaporkan kejadian tersebut. Dia khawatir dan merasa tidak enak karena WN pernah membantu studinya.
Menanggapi protes yang sedang ramai, Dekan FKH UB drh Dyah Ayu Oktavianie AP MBiotech APVet turut angkat bicara. Menurut Dyah, saat proses pelantikan, dia bersama tim verifikator tidak mengajukan nama WN ke rektor.
Itu karena Dyah pernah mendapat laporan dari salah satu dosen dan mahasiswi terkait tindakan WN pada 2023. Tindakan WN dilaporkan kepada Wakil Dekan 2 FKH UB periode 2020-2025 yang membidangi kepegawaian.
Akibat laporan yang disampaikan itu, WN sempat disidang tim etik FKH UB. ”Yang bersangkutan mengakui pernah melakukan pelecehan seksual terhadap dua orang tersebut,” beber Dyah. WN juga sudah menjalani proses pembinaan secara kepegawaian.
Dia pun dijatuhi rekomendasi penundaan kenaikan jabatan fungsional. Penundaan tersebut berlaku sampai 2024. Terkait dengan faktor yang membuat WN bisa dilantik, Dyah menyebut bahwa itu merupakan hak prerogatif dari Rektor UB.
Dasarnya tercantum dalam Peraturan Rektor Nomor 89 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan. Tepatnya pada Pasal 14. Ada kemungkinan WN dilirik rektor karena rekomendasi penundaan kenaikan jabatan fungsional sudah habis masa berlakunya
Masih pada pasal yang sama, wakil dekan juga diberhentikan rektor atas usul dekan. Namun terkait tindak lanjut ke depan, pihaknya baru sebatas menjaring aspirasi. Dyah juga mempersilakan jika ada mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi kepada rektor secara langsung.
”Selain itu, pekan lalu kami juga menggelar pertemuan dengan alumni didampingi bagian kemahasiswaan,” sambung Dyah. Para alumni turut menyampaikan protes karena merasa resah dengan dilantiknya WN yang diduga kerap melakukan tindak pelecehan seksual.
Kepada para mahasiswa, alumni, maupun sivitas akademi lainnya, Dyah menegaskan komitmennya dalam melindungi seluruh korban pelecehan seksual. ”Daripada membuat gaduh dengan komentar-komentar di media sosial, saya persilakan kepada pihak-pihak yang menjadi korban untuk melapor,” tegasnya.
Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp (WA), Rektor UB Prof Widodo SSi MSi PhD masih enggan berkomentar banyak. Dia mengaku sedang berada di Jakarta dan mengarahkan wartawan koran ini untuk menghubungi Sekretaris UB Dr Tri Wahyu Nugroho SP MSi.
Sementara itu, Tri yang juga sedang berada di Jakarta menyampaikan bahwa jauh sebelum penentuan wakil dekan, WN sudah mendapat pembinaan pegawai oleh tim khusus SDM. Tepatnya pada awal 2025 lalu. ”Dari pembinaan yang dilakukan, yang bersangkutan terbukti tidak melakukan tindakan yang dituduhkan,” terang dia.
Ditanya terkait kejadian pada 2023 yang menyebabkan WN mendapat rekomendasi penundaan jabatan, Tri mengatakan bahwa ada faktor ketidaksengajaan dari WN. Dia juga sudah menerima sanksi meski tanpa berita acara. (mel/by)
Editor : A. Nugroho