MALANG KOTA - Pemprov Jatim bertekad untuk terus meningkatkan kualitas layanan publiknya. Ini seiring dengan dicanangkannya provinsi ini sebagai Gerbang Baru Nusantara. Yakni, Jawa Timur sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, penghubung antarwilayah, dan poros utama kemajuan bangsa.
Menurut Plt Asisten Administrasi Umum Sekdaprov Jatim Akhmad Jazuli, sebagai Gerbang Baru Nusantara, Jawa Timur dicita-citakan menjadi lebih modern, inklusif, dan berkelanjutan. Untuk itu dibutuhkan komitmen, integritas, dan kebersamaan dari semua stakeholder. Utamanya dari aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat.
“Kualitas pelayanan publik harus kita tingkatkan agar semakin prima,” ujarnya saat membuka acara Temu Stakeholder dan Employee Gathering yang digelar Biro Organisasi Setdaprov Jatim di Aula Kantor BPSDM Malang di Jl Kawi, Kamis (30/10).
Jazuli mengatakan, baik-buruknya layanan pemerintah tidak bisa dinilai sendiri. Melainkan ditentukan oleh tingkat kepuasan masyarakat. Di situlah aparatur pemerintah tidak bisa main-main. “Alhamdulillah, berdasar survei tingkat kepuasan masyarakat, kita mendapat kategori sangat baik,” kata birokrat yang juga pengasuh pondok pesantren ini.
Diikuti peserta dari 32 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Jatim, acara kemarin menghadirkan sejumlah pembicara. Mereka adalah Wakil Dekan FIA UB DrFadillah Amin PhD, Direktur JP Radar Malang Tauhid Wijaya, Psikolog Klinis RSJ Menur Surabaya Danang Setyo Budi, serta Kabiro Organisasi Setdaprov Jatim Adina Fibriani yang diwakili Kabag Tata Laksana Wiwit Kurniawati.
Menguatkan apa yang disampaikan Jazuli, Fadillah Amin yang memperoleh PhD-nya dari Flinders University, Australia mengingatkan kembali fungsi aparatur pemerintah dari kosakata public server yang digunakan di luar negeri. “Fungsinya adalah sebagai pelayan masyarakat,” tandas Amin yang membawakan materi tinjauan konseptual dan praktis reformasi birokrasi di Jawa Timur.
Ia pun menukil pengalamannya selama tinggal di Australia, tepatnya di Kota Adelaide, tempatnya belajar. Betapa pelayanan publik benar-benar mendapatkan perhatian oleh aparat pemerintah setempat. Partisipasi masyarakatnya pun sangat tinggi.
“Transportasi umum di sana sangat tepat waktu. Terlambat lima menit saja di halte, orang langsung ramai menelepon radio setempat untuk menyampaikan keluhannya. Dan, itu langsung direspons pemerintah dengan cepat,” ungkapnya.
Tauhid Wijaya yang membawakan materi tentang peran media dalam membangun kolaborasi dan komunikasi dua arah menyinggung fenomena matinya kepakaran sebagaimana ditulis Tom Nichols pada 2017. Itu terkait dengan maraknya hoaks di media sosial namun dipercaya oleh publik.
Yang memprihatinkan, terkadang itu diambil sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh sebagian pejabat. “Itulah yang dulu sempat dikhawatirkan oleh kalangan aktivis pers sehingga mereka ingin menularkan kaidah-kaidah jurnalistik di dunia medsos,” katanya.
Menurut dia, di media sosial, informasi bisa diproduksi tanpa menggunakan kaidah-kaidah jurnalistik. Siapa saja bisa menulis apa saja dengan kepentingan apa saja pula. Berbeda dengan media massa yang terikat oleh aturan undang-undang dan kode etik jurnalistik. “Di media massa, seorang wartawan harus melakukan verifikasi berulang-ulang sebelum menyebarkan sebuah informasi,” tandas Tauhid.
Dia menegaskan, kolaborasi dan komunikasi bisa dijalin secara sehat jika informasi yang diproduksi maupun dikonsumsi juga sehat.
Sementara itu, Wiwit Kurniawati mengatakan, acara kemarin memang bertujuan untuk mendapatkan saran dari praktisi untuk kebijakan OPD ke depan. Khususnya tentang reformasi birokrasi, penataan kelembagaan, hingga tata laksana kebijakan. “Kami sedang menyusun program untuk tahun depan. Kami ingin program yang kami susun relevan dengan kebutuhan masyarakat,” katanya. (aff/adn/hid)
Editor : Aditya Novrian