MALANG KOTA - Koperasi Merah Putih (KMP) di Kota Malang segera menjalankan unit bisnis baru. Itu ditandai dengan penandatanganan kerja sama bersama mitra perusahaan swasta di Hotel Harris and Convention Malang, kemarin. Lini bisnis yang haru itu adalah penjualan sembako, daging, dan pembayaran listrik.
Untuk sembako, 57 KMP bakal mendapatkan suplai dari Orang Tua Grup. Sedangkan, daging ayam dikirim oleh PT Japfa. Untuk pembayaran listrik, KMP bekerja sama dan PT PLN.
Dalam agenda penandatangan kemarin, hanya dua perwakilan KMP yang hadir. Yakni dari Kelurahan Bandulan dan Dinoyo.
Meski begitu, kerja sama itu dipastikan bakal dilakukan di 57 KMP di Kota Malang. ”Hari ini acaranya simbolis saja,” ujar Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang Eko Sri Yuliadi. Dia menjelaskan, suplai logistik itu bakal dimulai bulan Desember mendatang. Sebelum itu, diskopindag bakal melakukan survei ke lapangan.
Itu untuk memastikan kesiapan masing-masing KMP. Misalnya untuk tempat penyimpanan sementara sembako dan daging ayam. ”Sampai saat ini tidak ada syarat khusus dari mitra untuk mendapatkan suplai sembako atau ayam. Ini merupakan kolaborasi agar KMP bisa segera melayani masyarakat,” tuturnya.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyambut baik kerja sama antara KMP dengan mitra swasta itu. Menurut dia, itu merupakan gebrakan baru yang ditunggu-tunggu oleh pengurus koperasi. ”Selama ini unit usaha menjadi pertanyaan para pengurus dan belum bisa kami jawab. Saya harap dengan kerja sama ini segera ada tindakan nyata,” kata dia.
Wahyu juga meminta pengurus KMP segera menjemput bola kerja sama dengan mitra swasta ini. Agar lini usaha mereka bisa terus berkembang dan bermanfaat kepada masyarakat. Sesuai cita-cita Presiden Prabowo Subianto.
”Sebelumnya masih ada hambatan seperti tidak ada modal untuk memulai bisnis. Dengan kerja sama ini, Insya Allah hambatan itu bisa diselesaikan, KMP juga harus mempersiapkan diri dengan baik,” tambah Wahyu.
Seperti diberitakan sebelumnya, dari 57 KMP di Kota Malang, tidak sampai 10 persen yang sudah beroperasi secara optimal. Hambatan modal menjadi masalah utamanya. Sebab, janji bantuan modal Rp 3 miliar dari pemerintah pusat belum dicairkan kepada pengurus KMP. (adk/by)
Editor : A. Nugroho