MALANG KOTA – Setelah banjir parah di sejumlah jalur protokol, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menyusun ulang peta rawan bencana. Jika sebelumnya memetakan per kecamatan, sekarang didetailkan hingga level rumah tangga.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang Prayitno menerangkan, proses pendataan sudah melingkupi 40 kelurahan dari total 57 kelurahan. Peta itu menunjukkan titik-titik rawan banjir, longsor, hingga angin kencang.
”Kalau dulu hanya peta global (kecamatan), sekarang setiap rumah kami data. Satu titik bisa sampai 75 rumah, dicatat nama penghuninya, sampai jumlah anggota keluarga,” ujar Prayit kemarin (8/12).
Peta rawan bencana tersebut akan menjadi bahan mitigasi bagi perangkat daerah mulai dari RT sampai camat. Seluruh perangkat akan mendapatkan salinan detail titik rawan bencana di wilayahnya masing-masing.
”Sehingga jika intensitas hujan mulai tinggi, mereka bisa mendesain alur evakuasi dan titik evakuasi. Serta mitigasi sosial dan mitigasi struktural,” ungkapnya.
Selain untuk perangkat daerah, dia mengatakan, peta tersebut bisa diakses daring dan terbuka untuk masyarakat. Informasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan kepada masyarakat.
“Semua bisa melihat peta rawan bencana, lengkap dengan legenda warna mana rawan tinggi, sedang, dan rendah,” kata pejabat eselon II B Pemkot Malang itu.
Dia menambahkan, Kota Malang masuk kategori level risiko bencana sedang. Dengan ancaman utama berupa cuaca ekstrem, angin kencang, banjir, dan longsor. Banjir tercatat bisa mencapai ketinggian 70–150 centimeter, dengan lokasi terdalam terjadi di Blimbing.
Longsor berpotensi muncul di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS), terutama DAS Brantas dan Amprong. Hal itu akibat struktur tanah yang melunak ketika hujan berhari-hari.
”Menurut BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) curah hujan saat ini juga naik hingga 40 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga ketinggian banjir rata-rata di seluruh titik meningkat,” bebernya.
Terpisah, Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Eko Herdiyanto meminta, mitigasi tak hanya sekadar pendataan saja. Tetapi juga harus dilakukan di lapangan. Seperti misalnya pengeruk sedimen hingga normalisasi aliran air dari sampah.
Langkah ini, Eko mengatakan, juga harus dibarengi dengan kesadaran masyarakat. Utamanya tidak membuang sampah sembarangan. "Penguatan komunikasi dengan relawan harus dilakukan. Karena mereka yang selalu berada di lapangan," tandas Eko. (adk/dan)
Editor : A. Nugroho