MALANG KOTA – Tawuran yang terjadi di Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, 27 Desember lalu menjadi alarm serius. Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menginstruksikan penguatan sistem keamanan lingkungan (siskamling) hingga tingkat RT dan RW.
Wahyu menegaskan, peristiwa tawuran tersebut tidak boleh kembali terjadi. Karena itu, seluruh perangkat kelurahan diminta meningkatkan kesiapsiagaan dan melakukan pengawasan wilayah secara intensif.
”Tawuran di Tlogomas hingga menimbulkan korban jiwa patut mendapat atensi serius. Ini tidak boleh terulang,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Pemkot Malang memerintahkan penguatan siskamling dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Tidak hanya warga setempat, tetapi juga penduduk pendatang diminta ikut berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan. Menurut Wahyu, pengawasan akan efektif jika dilakukan secara bersama-sama.
Selain warga, aparat kewilayahan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas juga diminta aktif terlibat dalam pengamanan. Koordinasi lintas unsur ini diharapkan mampu mendeteksi lebih dini potensi gangguan keamanan di lingkungan permukiman.
”Penguatan siskamling harus dilakukan secara menyeluruh. Semua warga harus dilibatkan agar pengawasan berjalan efektif,” ujarnya.
Wahyu juga menginstruksikan camat dan lurah untuk mendukung penuh kebijakan tersebut. Mereka diminta memastikan seluruh perangkat kelurahan siaga dan aktif melakukan monitoring serta menginventarisasi potensi konflik di wilayah masing-masing.
Tidak hanya mengandalkan pendekatan keamanan, Pemkot Malang juga mendorong langkah sosial dan edukatif untuk meredam potensi konflik. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) akan dilibatkan bersama forum rektor perguruan tinggi se-Kota Malang, mengingat sebagian pihak yang terlibat dalam tawuran diduga berasal dari kalangan mahasiswa.
”Kami akan duduk bersama FPK dan pihak kampus. Perselisihan antar anak bangsa harus diselesaikan dengan cara-cara beradab dan dialogis,” kata Wahyu.
Selain itu, Pemkot Malang akan memperkuat koordinasi dengan tokoh masyarakat serta aparat keamanan. Langkah ini ditempuh untuk memperketat pengawasan di wilayah-wilayah yang dinilai rawan konflik, sekaligus menjaga kondusivitas Kota Malang ke depan. (adk/adn)
Editor : A. Nugroho