MALANG KOTA – DPRD Kota Malang memberi perhatian khusus terhadap rencana implementasi program bantuan Rp 50 juta per RT. Kalangan legislatif menekankan agar realisasi program benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di tingkat lingkungan.
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhitta menyatakan program tersebut dirancang untuk memperkuat peran RT sebagai ujung tombak pelayanan dan pembangunan di lingkup terkecil. Karena itu, setiap usulan yang diajukan harus berangkat dari persoalan yang dihadapi warga di masing-masing wilayah.
”Harapannya program RT Berkelas itu bisa menjawab permasalahan di masing-masing wilayah dan memungkinkan untuk diusung oleh para ketua RT," tegasnya.
Politisi yang akrab disapa Mia itu menyoroti pentingnya penguatan dan penyesuaian kamus usulan sebagai pedoman pengajuan program. Menurut dia, kamus usulan tetap diperlukan agar arah perencanaan lebih terstruktur dan tidak menimbulkan kebingungan di tingkat RT. Namun, usulan harus tetap fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi tiap wilayah.
”Setiap RT memiliki karakteristik dan kebutuhan berbeda, sehingga daftar usulan tidak bisa diseragamkan. Harus mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, maupun infrastruktur setempat," jelas politisi PDIP tersebut.
Mia juga menekankan perlunya pendampingan intensif agar ketua RT memiliki gambaran jelas mengenai prioritas penggunaan anggaran. Ia mengibaratkan proses pengusulan seperti memilih menu makanan, di mana pengusul harus memahami kebutuhan utama yang akan dipenuhi.
Menurut dia, penyesuaian dalam kamus usulan menjadi penting mengingat anggaran setiap RT dibatasi Rp 50 juta. ”Sangat memungkinkan pengaturan proporsi anggaran, misalnya 70 persen untuk pemberdayaan masyarakat. Sisanya untuk sarana prasarana atau infrastruktur," pungkasnya. (adk/adn)
Editor : A. Nugroho