MALANG KOTA - Besaran penyaluran kredit menjadi tolak ukur kondisi perekonomian daerah. Di wilayah kerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang, tercatat penyaluran kredit mencapai Rp 109,76 triliun sampai Januari 2026. Sedikit terkoreksi 0,66 persen secara month-to-month dibanding Desember 2025 sebesar Rp 110,48 triliun.
Kota Malang mengambil porsi 31,16 persen dari keseluruhan penyaluran kredit. Itu menjadikan Kota Malang daerah tertinggi penyaluran kreditnya dari seluruh daerah di wilayah kerja OJK Malang. Kabupaten Malang di posisi kedua dengan porsi 29,36 persen dan Kabupaten Pasuruan di posisi tiga dengan porsi 16,93 persen.
Berdasar data hingga Januari 2026, sebanyak 44,43 persen penyaluran kredit di Kota Malang untuk modal kerja. Baru 38,79 persennya untuk kredit konsumsi. Sementara sisanya 16,78 persen untuk investasi.
Sektor ekonomi paling besar yang disasar adalah rumah tangga. Bank penyalur yang mendominasi dari Bank Umum Konvesional (BUK). ”Untuk jenis pembiayaan 67,1 persen masuk sektor non-UMKM,” ujar Kepala OJK Malang Farid Faletehan.
Pertumbuhan kredit itu juga seiring dengan meningkatnya non performing loan (NPL). Yaitu, potensi kredit kurang lancar, diragukan, atau bahkan macet. Persentasenya di Kota Malang mencapai 2,78 persen.
”Batas bahaya NPL itu kalau sudah di atas 5 persen, kalau sudah mendekati tiga persen sebenarnya masih aman, tapi kreditur perlu hari-hati,” ujarnya. NPL yang rendah menunjukkan ketertiban nasabah dalam pembayaran kredit. Itu menjadi catatan baik karena menunjukkan ekonomi masyarakat mulai normal.
Bank penyalur berhati-hati dalam menyalurkan kredit memang sudah mulai terasa sejak awal tahun 2025. Terutama di sektor durable goods yang pelanggannya banyak menggunakan kredit untuk transaksi. (aff/gp)
Editor : Galih R Prasetyo