MALANG KOTA, RADAR MALANG - Masih cukup banyak pekerjaan rumah (PR) Pemkot Malang pasca-revitalisasi Alun-Alun Merdeka. Salah satunya ketertiban pengunjung. Cukup banyak pelanggaran yang dilakukan pengunjung. Salah satunya yakni merokok sembarangan.
Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gamaliel Raymond Hatigoran menyayangkan hal tersebut. Padahal, pihaknya sudah menyediakan area khusus untuk perokok. Namun, dalam realitasnya masih ada pengunjung yang merokok di area yang digemari anak-anak, yakni di playground.
”Area khusus perokok berada di empat sudut Alun-Alun Merdeka. Sudah kami sediakan kursi juga, tetapi masih banyak pelanggaran,” tutur Raymond. Dia menambahkan, merokok sembarangan itu menjadi bukti abainya warga terhadap beberapa hal.
Pertama, tentang aturan yang sudah ditetapkan Pemkot Malang. Kemudian tentang kesehatan anak-anak. ”Di playground itu sudah terpampang larangan dengan ukuran besar tidak boleh merokok. Tetapi tidak dipedulikan,” keluh Raymond.
Di sisi lain, dia mengakui bahwa kurang tertibnya pengunjung itu terjadi karena kurangnya pengawasan. Itu disebabkan jumlah personel polisi taman yang sangat minim. Pada 2026 ini, DLH hanya memiliki tujuh polisi taman.
Idealnya, polisi taman minimal berjumlah 35 petugas. ”Karena banyak yang pensiun, saat ini tersisa tujuh petugas. Mereka tidak hanya mengawasi alun-alun, terapi seluruh taman di Kota Malang,” kata dia. Untuk diketahui, di Kota Malang tercatat memiliki 98 taman.
Raymond mengatakan, ketika nihil petugas, masyarakat merasa tidak ada yang mengawasi. Sehingga bisa berlaku seenaknya. Seperti merokok sembarangan. ”Kejadian lainnya itu ada perusakan fasilitas air minum. Tindakannya pasti (terjadi) ketika tidak ada petugas (yang berjaga),” ucap mantan pejabat diskopindag itu.
Selain minim personel, DLH juga kekurangan anggaran untuk merawat taman-taman di Kota Malang. Seperti diberitakan, tahun ini hanya tersedia anggaran Rp 300 juta untuk merawat 98 taman. Itu jauh dari nominal yang dibutuhkan. Contohnya untuk perawatan Alun-Alun Merdeka saja, yang tiap tahun bisa menghabiskan biaya Rp 400 juta.
Beruntung, pemkot bisa menutupi kekurangan itu dengan sikap tegas terhadap PKL di Alun-Alun Merdeka. Sebelumnya, ada kekhawatiran PKL bakal memaksa masuk area alun-alun setelah revitalisasi. Namun kekhawatiran itu tidak terbukti.
Saat periode Ramadan dan Lebaran beberapa waktu lalu, tidak ada PKL yang masuk area dalam. Mereka hanya memenuhi Jalan Merdeka Selatan dan Jalan Merdeka Barat. Sehingga tidak mengurangi estetika dan kebersihan alun-alun. (adk/by)
Editor : Bayu Mulya Putra