MALANG KOTA, RADAR MALANG - Pengamat Ekonomi Kota Malang Joko Budi Santoso mengakui, pelaksanaan program Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di wilayah kota memiliki lebih banyak tantangan. Salah satunya tentang pembiayaan.
”Kalau di kabupaten, dana desa 30 persen boleh digunakan untuk koperasi merah putih, dan itu ditanggung pemerintah pusat. Sedangkan di kota, dana kelurahan sumbernya dari APBD,” papar Dosen Universitas Brawijaya (UB) itu. Selain dana, ketersediaan lahan kosong juga menjadi masalah.
Joko menyarankan pemkot agar mengusulkan adanya penyesuaian aturan. Contohnya gerai KKMP tidak harus memiliki luas 600 meter persegi. Tetapi mengikuti lahan yang kosong di setiap kelurahan.
”Jadi bisa menggunakan area kosong di kelurahan tinggal dipermanenkan menjadi gerai. Pemda bisa mengusulkan kelonggaran luas lahan,” tambah dia. Meski banyak tantangan, Joko menganggap KKMP tetap bisa dijalankan.
Salah satunya dengan menggandeng sektor swasta. Langkah lainnya yang bisa dilakukan yakni memanfaatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). ”Contohnya Pemkot Malang bisa memberikan penyertaan modal ke BPR Tugu Artha. Itu bisa digunakan untuk membantu KKMP,” ucapnya.
Di tempat lain, Komisi B DPRD Kota Malang Bayu Rekso Aji mengatakan, pembiayaan awal penyelenggaraan KKMP sepenuhnya memang ditanggung oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Termasuk dalam hal pendirian gerai. ”Sejauh ini untuk gerai baru ada di dua kelurahan, yakni Arjowinangun dan Bandungrejosari,” ucap Bayu.
Selain pendirian gerai, ada kebutuhan lain untuk koperasi. Seperti pikap dan truk. Menurut Bayu, mekanisme pembiayaannya bisa berupa peminjaman dana dari Bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN, dan BSI). ”Selanjutnya pembiayaan yang sudah diberikan akan dikembalikan ke Bank Himbara melalui APBD yang dipotong dari DAU (Dana Alokasi Umum) setiap tahunnya,” sambung dia.
Jika ada kebutuhan yang belum terfasilitasi, KKMP yang sudah terbentuk diharapkan bisa melakukan aktivitas secara sederhana terlebih dulu. Misalnya saja aktivitas simpan pinjam. Sebab, jika mengambil dari APBD, itu tidak bisa dilakukan secara langsung. Mengingat saat ini tahun anggaran berjalan. (adk/mel/by)
Editor : Bayu Mulya Putra