MALANG KOTA-RADAR MALANG – Kenaikan harga BBM non subsidi berdampak pada operasional truk sampah. Per bulan, biaya BBM truk yang dioperasikan petugas dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) membengkak sampai Rp 400 juta. Sehingga diperkirakan membutuhkan anggaran tambahan senilai Rp 4 miliar untuk operasional.
Pada awalnya, alokasi anggaran BBM truk sampah pada APBD Tahun 2026 senilai Rp 11 miliar. Namun karena efisiensi, anggaran BBM mengalami penurunan menjadi Rp 7,29 miliar. Saat ini ada 45 truk sampah yang beroperasi setiap hari.
Plh Kepala DLH Kota Malang Gamaliel Raymond Hatigoran menerangkan, anggaran BBM yang tersedia hanya mampu mencukupi kebutuhan selama sembilan bulan atau sampai September 2026. Karena itu, penyesuaian anggaran BBM akan menjadi isu penting dalam pembahasan APBD perubahan 2026.
DLH Kota Malang mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp 4 miliar untuk menutup kebutuhan hingga akhir tahun 2026. ”Karena kendaraan pemerintah, truk kami menggunakan solar non subsidi. Kenaikan harga ini harus menjadi perhatian,” tutur Raymond.
Saat harga normal atau sebelum naik, biaya BBM truk sampah mencapai Rp 900 juta dalam sebulan. Namun akibat kenaikan harga, biayanya menjadi membengkak. ”Kalau sebelumnya pengeluaran BBM sekitar Rp 900 juta per bulan, sekarang naik menjadi sekitar Rp1,3 miliar,” ujarnya.
Meski terjadi kenaikan biaya BBM, operasional di lapangan tetap berjalan dengan normal tanpa pengurangan layanan. Hanya saja untuk efisiensi BBM masih sulit dilakukan. Salah satu penyebabnya, jumlah armada truk sampah yang terbatas.
Menurutnya, sebanyak 45 truk sampah itu masih kurang. Khususnya, saat dibandingkan dengan jumlah TPS di Kota Malang. ”Sehingga jika dilakukan pembatasan atau efisiensi operasional truk, dikhawatirkan akan mengganggu jadwal pengangkutan sampah,” kata dia.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arief Nurakhmadi mendorong DLH Kota Malang mencari alternatif pembiayaan di luar APBD. Salah satunya, melalui kerja sama dengan sektor swasta. ”DLH harus pintar mencari alternatif pembiayaan, misalnya dengan CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan. Sampah bukan hanya masalah pemerintah, tapi juga dunia usaha,” tandasnya.
Selain itu, Dito juga mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam pengelolaan sampah. Baik melalui riset maupun inovasi teknologi. Karena jumlah mahasiswa hampir sama dengan jumlah penduduk asli Kota Malang. (adk/gp)
Editor : Galih R Prasetyo