MALANG KOTA, RADAR MALANG - Kabar terbaru dari Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Malang menyebut, sampai saat ini baru 30 persen armada yang dinyatakan layak. Sisanya membutuhkan peremajaan.
Untuk diketahui, jumlah angkot yang masih aktif hingga 2026 ini sekitar 600 unit. Dari jumlah itu, hanya 180 armada yang dinyatakan layak. Sementara yang lainnya kurang layak karena usia kendaraan di bawah tahun 2000. Atau, kondisi kendaraannya yang rusak di beberapa bagian.
Sekretaris Organda Kota Malang Purwono Tjokro Darsono menyampaikan, perombakan angkot butuh intervensi dari pemerintah. Dia mencontohkan seperti hadirnya Bus Trans Jatim, yang berhasil menarik kembali minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum.
Purwono mengatakan, Bus Trans Jatim kembali dilirik karena armadanya yang nyaman. Kemudian tarifnya juga terjangkau, hanya Rp 5 ribu untuk jarak dekat dan jauh.
”Tarif riil Bus Trans Jatim Rp 25 ribu, kemudian ada subsidi dari Pemprov Jatim Rp 20 ribu. Itu bukti hadirnya pemerintah dalam meningkatkan transportasi umum,” jelas dia.
Dia menekankan, seharusnya Pemkot Malang bisa menyambut hal tersebut. Peremajaan armada angkot diharapkan bisa dimulai dengan menjalankan feeder (angkutan penghubung) Bus Trans Jatim. Angkot yang digunakan untuk feeder bisa menggunakan armada baru agar semakin nyaman.
”Angkot seharusnya dibuat menarik seperti Bus Trans Jatim. Kalau kondisinya hampir sama seperti sekarang, pasti masyarakat tetap memilih kendaraan pribadi,” terang pria yang akrab disapa Ipung itu. Menurut dia, peremajaan yang dilakukan secara mandiri oleh sopir hampir mustahil.
Sebab, jumlah penumpang dalam beberapa tahun terakhir terus merosot. Itu membuat pendapatan sopir hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak bisa digunakan untuk peremajaan kendaraan.
”Kami berharap program BTS (Buy The Service) benar-benar dijalankan. Pemkot Malang bisa memberikan layanan terbaik melalui angkot,” tambahnya.
Di tempat lain, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Anas Muttaqin menuturkan, untuk jangka pendek sudah direncanakan angkutan pelajar gratis.
Sementara jangka panjang, memang membutuhkan peremajaan armada secara masif. Yang pasti menurut dia, program itu butuh anggaran besar.
Jika APBD tidak bisa memenuhinya, Pemkot Malang diminta mengajukan bantuan kepada pemerintah pusat. ”Program BTS dan peremajaan angkot kemungkinan besar harus mengusulkan ke pusat. Kalau angkutan pelajar masih bisa ditanggung APBD Kota Malang,” terang Anas. (adk/by)
Editor : Bayu Mulya Putra