MALANG KOTA, RADAR MALANG - Kendala pencairan dana operasional untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga terjadi di Kota Malang. Indikasinya terlihat sejak awal pekan ini. Tepatnya saat suplai makan bergizi gratis (MBG) ke beberapa sekolah dihentikan.
Salah satunya di SD Negeri Madyopuro 1. Seorang guru perempuan membenarkan bahwa sudah beberapa hari terakhir sekolahnya tidak menerima MBG. ”Namun untuk alasannya kami tidak tahu, karena kami juga sibuk mengurus SPMB,” kata guru yang enggan disebutkan namanya itu.
Beberapa sekolah di Kelurahan Cemorokandang dan Kelurahan Tunjungsekar juga sempat berhenti menerima MBG. Terutama sekolah-sekolah yang mendapat MBG dari SPPG yang dikelola Polresta Malang Kota.
Saat dikonfirmasi, Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Putu Kholis Aryana merinci, total ada 2.287 penerima MBG dari SPPG Polresta Malang Kota di Kelurahan Cemorokandang. Kemudian di Kelurahan Tunjungsekar ada 672 penerima manfaat.
”Pada Senin (8/6) dan Selasa (9/6), pengiriman MBG sempat berhenti sementara. Namun sejak Rabu (10/6) sudah dikirim secara normal lagi,” kata Kholis. Dia menjelaskan, kemungkinan ada keterlambatan anggaran akibat restrukturisasi di tingkat pusat. Sehingga penyaluran MBG sedikit tersendat.
Di dua SPPG yang dikelola Polresta Malang Kota sendiri, sebelumnya sempat tidak mengirim selama dua hari karena ada audit. Mulai audit operasional baku, standar kebersihan, kesehatan, hingga sanitasi.
”Kemudian kami tata ulang pembelanjaan bahan baku, proses pengiriman, dan proses pengolahannya,” tambah Kholis. Seluruh audit itu bertujuan untuk menjaga kedisiplinan para petugas. Sekaligus meminimalkan potensi risiko bagi para penerima manfaat.
Selain dari SPPG Polresta Malang Kota, SPPG lain yang sempat berhenti mengirimkan MBG sudah kembali melakukan pengiriman secara normal. Salah satunya seperti MBG yang dikirimkan lagi ke SD Islamic Global School (IGS).
Seperti yang diberitakan sebelumnya, SD Islamic Global School sempat berhenti menerima MBG pada Senin lalu (8/6). Ada 720 pelajar, guru, maupun karyawan yang menjadi penerima manfaat. ”Sekarang sudah aktif dikirim lagi,” terang Kepala SD Islamic Global School Lailatus Syifak.
Keterlambatan pencairan dana operasional dari BGN itu juga dibenarkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Erik Setyo Santoso.
Dia menerangkan, keterlambatan itu terjadi karena pergantian pimpinan di BGN RI. ”Karena pencairan anggaran membutuhkan pejabat sebagai penanggung jawab,” ujarnya.
Perubahan itu, lanjut Erik, juga terjadi pada posisi PPA (Pejabat Pembantu Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), dan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran).
”Pencairan keuangan itu sepenuhnya dari BGN, pemda tidak memiliki kewenangan. Saya mendapatkan informasi Selasa (9/6) sudah dikirim ke SPPG,” terangnya. (mel/adk/by)
Editor : Bayu Mulya Putra