MALANG KOTA, RADAR MALANG – Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 mendapat sorotan DPRD Kota Malang. Mereka meminta sisa anggaran itu diplot untuk beberapa kegiatan penting pada tahun ini.
Seperti disampaikan anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arief Wahyudi. Dia menilai alokasi persampahan jauh dari ideal. Dia menilai itu menjadi ironi karena pekan lalu Kota Malang ditunjuk sebagai tuan rumah aksi Indonesia Asri.
”Perlu ada tambahan untuk BBM truk pengangkut sampah sekaligus perbaikan armada. Kemudian perbaikan TPS,” terangnya. Dia menambahkan, kegiatan pemeliharaan taman juga tidak boleh dilupakan. Sebab anggaran yang tersedia hanya Rp 350 juta. Berbanding jauh dibandingkan tahun 2025 senilai Rp 7 miliar.
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Bayu Rekso Aji menambahkan, proses digitalisasi manajemen pasar juga perlu mendapatkan tambahan anggaran.
”Tambahan anggaran lainnya untuk penyusunan dokumen pendukung revitalisasi Pasar Tawangmangu. Sekaligus perbaikan sarana dan prasarana beberapa pasar rakyat lainnya yang bersifat mendesak,” kata dia.
Akademisi Universitas Brawijaya (UB) Joko Budi Santoso menyampaikan, SiLPA menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Joko menyebut, biasanya yang menyumbang SiLPA paling besar berasal dari proyek-proyek dana alokasi khusus (DAK) fisik.
Sebagai contoh pada 2024 lalu, pemkot mengajukan pengadaan ambulans. Kemudian juga pembangunan untuk Pasar Blimbing. ”Namun karena besaran anggaran yang turun tidak sesuai target, maka pemkot tidak berani mengeksekusi,” kata dia.
Sementara pada 2025, sektor yang menyumbang SiLPA paling besar adalah Bantuan Tidak Terduga (BTT). Joko berpendapat, BTT biasanya dikucurkan jika ada gejolak ekonomi seperti inflasi hingga potensi kebencanaan.
”Jika situasinya normal, BTT jadi tidak terpakai. Namun, BTT memang tetap harus dicadangkan,” sebut dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UB tersebut.
Agar tidak menghasilkan SiLPA yang besar lagi, dia menyebut pemkot perlu merangkul berbagai sektor. Mulai dari kejaksaan, inspektorat, hingga Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI.
Dengan demikian, saat ada supervisi, ada garansi juga untuk pelaksanaan program. Jika ada perangkat daerah yang serapan anggarannya rendah tahun ini, Joko menyarankan agar tidak mendapat tambahan anggaran dalam PAK. (adk/mel/by)
Editor : Bayu Mulya Putra