Nasional Malang Hari Ini Kriminal-Kasuistika Olahraga Wisata-Kuliner Sosok Pendidikan Ekonomi-Bisnis Opini Politik-Pemerintahan

Pengusaha Wajib Patungan Biayai Proyek Alun-Alun Kepanjen?

Mahmudan • Senin, 21 Februari 2022 | 15:00 WIB
PROYEK IBU KOTA: Hamparan sawah di komplek block office, Jalan Raya Panji ini berpotensi menjadi Alun-Alun Kepanjen.
PROYEK IBU KOTA: Hamparan sawah di komplek block office, Jalan Raya Panji ini berpotensi menjadi Alun-Alun Kepanjen.
KABUPATEN – Pemerintah kabupaten (Pemkab) Malang sepertinya getol melibatkan pengusaha dalam membangun Bumi Kanjuruhan. Sukses menggaet corporate social responsibility (CSR) perusahaan merevitalisasi Pasar Bululawang yang terbakar pada 16 Januari lalu, kini pemerintah kembali melibatkan pengusaha dalam proyek ibu kota Kepanjen.

Rencana pembangunan alun-alun Kepanjen yang mulanya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), kini ada wacana memakai CSR. ”Harapan saya, biaya pembangunan Alun-Alun Ibu Kota Kepanjen ini ada sharing dengan beberapa investor,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang Khairul Isnaidi Kusuma, kemarin.

”Bisa sharing pembangunan (bersama Pemkab Malang). Itu yang kita harapkan, seperti Alun-Alun Kota Malang yang pakai CSR juga,” tambah Oong, sapaan akrab Khairul Isnaidi Kusuma.

Menurut dia, peluang urunan dengan CSR perusahaan cukup tinggi. Apalagi belakangan ini bupati malang drs H M. Sanusi MM baru saja mengukuhkan pengurus forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Malang. Ini merupakan forum CSR yang beranggotakan perusahaan-perusahaan di Bumi Kanjuruhan. Dana dari forum CSR inilah yang digunakan untuk merevitalisasi Pasar Bululawang. Dari total kebutuhan Rp 500 miliar, sebagian sudah ditanggung oleh forum CSR.

Di sisi lain, Oong memahami bahwa perusahaan butuh kepastian, terutama kepastian efektivitas CSR dan dampak Alun-Alun Kepanjen terhadap masyarakat. Agar pengusaha mendapatkan kepastian, Oong akan melakukan kajian. "Kami akan membuat feasibility study (FS) terhadap Alun-Alun Kepanjen. Kita akan lihat efektif dan efisien di lokasi mana," tutur Oong.

Sebelumnya, Pemkab Malang menyiapkan lahan di sisi timur pendapat Kepanjen untuk alun-alun. Namun karena lokasinya dinilai kurang strategis, ada rencana untuk mencari lokasi baru. ”Arahan awal bupati Malang, Alun-Alun harus di depan block office. Tetapi FS akan mempertimbangkan faktor non-teknis dan teknis,” katanya.

Nantinya, hasil FS bakal memberi jawaban lokasi Alun-Alun yang efektif. Selain itu, juga akan mengulas pertimbangan teknis maupun non-teknisnya. Untuk pertimbangan non-teknis, antara lain faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Sedang pertimbangan teknis fokus pada lokasinya. ”Misalnya lebih bagus di belakang block office,” kata dia.

Saat ini, DPKPCK juga sedang menghitung anggaran biaya pembangunan Alun-Alun Kepanjen. Penganggaran ini juga sudah masuk dalam perencanaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Ibu Kota Kepanjen. "Masih dalam proses (estimasi biaya)," tutup Oong.(fin) Editor : Mahmudan
#Alun alun #KEPANJEN #CSR pengusaha