Program MBG Butuh Ratusan Miliar

Estimasi Awal dari Tiga Pemda di Malang Raya

MALANG RAYA - Bila benar benar di realisasikan secara merata, program Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan dana yang besar.

Di Malang Raya, estimasi kebutuhan anggarannya mencapai ratusan miliar dalam satu tahun.

Seperti di sampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tomie Herawanto.

”Dengan alokasi Rp 10 ribu per porsi dan masuk (sekolah) lima hari, hasilnya paling tidak butuh Rp 120 miliar (dalam) satu tahun,” papar dia.

Tomie menyebut, penghitungan tersebut hanya disimulasikan untuk pelajar jenjang SD dan SMP di bawah naungan dinas pendidikan (dindik).

Pendataan dilakukan di sekolah negeri dan swasta.

Yakni TK PAUD, SD, dan SMP.

Dari sekolah tersebut tercatat ada 311.434 pelajar (selengkapnya baca grafis).

Itu belum termasuk pelajar RA, MI, dan MTs, serta lansia dan ibu hamil.

Seperti banyak diketahui, saat ini pelaksanaan MBG masih dikelola pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN).

Uji coba sudah dilakukan di beberapa sekolah.

Anggarannya swadaya dari masing masing sekolah.

Budget perporsinya senilai Rp 15 ribu.

Menunya cukup lengkap.

Mulai dari nasi, sayuran, lauk pauk, buah, dan susu.

Dari uji coba itu, pemkab juga melakukan ancang-ancang bila budget per porsinya mencapai Rp 15 ribu.

Meski program MBG ditanggung APBN, tetap harus ada kontribusi dari daerah.

Instruksi untuk itu sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2025.

Namun, dalam peraturan tersebut, tidak dicantumkan nominal yang harus disediakan oleh pemda.

”Karena itu, kami juga masih menunggu arahan lebih lanjut. Apakah benar butuh Rp 120 miliar atau bagaimana. Kami belum tahu,” imbuh Tomie.

Terpisah, Pengasuh Pondok Pesantren Annur 1 Bululawang KH Ahmad Fahrur Rozi menyampaikan, MBG di yayasannya diterima dengan baik oleh para santri.

Menu yang diberikan sesuai selera penerima.

Penyajiannya pun layak.

”Rata-rata mereka dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Mereka juga tidak setiap hari makan ayam,” ucapnya.

Di tempat lain, Pemkot Batu juga sudah memetakan kebutuhan anggaran untuk MBG.

Program tersebut diperkirakan butuh dana Rp 108 miliar per tahun.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu M. Chori mengatakan, pelaksanaan uji coba MBG sudah menyasar hampir semua sekolah di Kota Batu.

Dari setiap proses uji coba, beberapa hal menjadi catatan penting yang menjadi bahan evaluasi.

Mulai dari standar menu makan yang sehat dan bergizi, packing, hingga ketersediaan bahan baku yang di butuhkan.

”Untuk angka kebutuhan ideal gizi yang di petakan mencapai 1.800 kalori,” kata dia.

Saat uji coba lalu, penerapan budget Rp 10 ribu sempat dilakukan.

Namun, itu tak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi secara penuh.

”Kalau kurang dari Rp 15 ribu hanya dapat bahan saja, sehingga kami tetapkan angka idealnya Rp 15 ribu (perporsi),” lanjutnya.

Bila jadi direalisasikan, program MBG akan 32 ribu pelajar di Kota Batu.

Artinya, program tersebut membutuhkan anggaran mencapai Rp 480 juta per hari.

Angka itu dinilai cukup tinggi bila dianggarkan langsung melalui APBD.

”Kami masih wait and see untuk kepastian pendanaan ini,” imbuh Chori.

Wakil Wali Kota Batu Heli Suyan to menambahkan, Pemkot Batu kini bersiap apabila kontribusi anggaran dari daerah diperlukan.

Mereka bakal memanfaatkan gabungan kelompok tani (gapoktan).

”Hasil pertanian itu diharapkan bisa menyuplai SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang ada di Kota Batu,” jelas dia.

Seperti yang sekarang sudah terealisasi yakni pemanfaatan lahan tidur.

Ada 30 hektare lahan dengan 12 komoditas yang telah disiapkan untuk mendukung program MBG.

Baik komoditas tanaman pangan maupun hortikultura.

”Untuk ratarata produktivitas per komoditas dapat menyuplai sekitar 500 kilogram,” kata pria asli Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji itu.

Berbeda dengan dua daerah tetangga, Pemkot Malang belum menyusun perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk program MBG.

Meski begitu, bisa diprediksi bahwa estimasinya tak jauh-jauh dari nominal di Kota Batu dan Kabupaten Malang.

Meski belum ada estimasi anggaran, kalangan DPRD Kota Malang sudah memiliki perkiraan alokasi MBG per siswa.

Nominalnya di angka Rp 15 ribu.

Dewan dan pemkot siap menambah dana dari APBD untuk memenuhi standar tersebut.

Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sira duhitya menerangkan, keputusan itu didasarkan pada hasil uji coba yang telah dilakukan.

Jika hanya menggunakan budget Rp 10 ribu per porsi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi.

Seperti protein, karbohidrat, maupun susu.

Dengan dialokasikan Rp 14.900, itu sudah mencakup komponen empat sehat lima sempurna.

”Sewaktu trial alokasi Rp 10 ribu ternyata tidak cukup. Untuk kekurangannya nanti ya kami ambil dari APBD Kota Malang,” tutur wanita yang akrab disapa Mia itu.

Dengan adanya tambahan, Mia meminta pemkot mempersiapkan dana pada APBD 2025. Seperti diketahui, efisiensi sejumlah pos belanja telah di lakukan Pemkot Malang.

Nanti, bisa digunakan untuk tambahan MBG.

”Pemkot juga harus memperkuat komunikasi dengan pusat, karena sampai saat ini juknis (petunjuk teknis) belum ada,” terangnya.

Hingga akhir Februari 2025, baru tiga sekolah yang melaksanakan MBG.

Dua dari SD dan satu SMP.

Pelaksanaan MBG di dua SD itu bersumber dari CSR (corporate social respon sibility).

Sedangkan di SMP, berasal dari SPPG Bahrul Maghfiroh.

”Kalau pelaksanaan saya lihat lancar, ada komunikasi yang baik dari wali murid, sekolah, dan pemerintah,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang Suwarjana membenarkan rencana awal, budget per porsinya Rp 15 ribu.

Namun, hingga kini juknis dari pemerintah pusat terkait sharing anggaran belum keluar.

”Dari dewan mintanya Rp 15 ribu, jadi kami menambah Rp 5 ribu. Itu masih usulan awal, belum ada pembahasan lagi,” tutur dia.

Terkait penambahan sekolah yang melaksanakan MBG, Jana mengaku masih sulit dilakukan dalam waktu dekat.

Sebab, keputusannya ada di tangan pemerintah pusat.

”Pelaksanaan di Kota Malang sangat terbantu dengan CSR, dua sekolah dana nya dari sana. Untuk penambahan menunggu dari pusat, karena nanti bertahap,” tam bahnya. (yun/ori/adk/by)

Editor : Aditya Novrian