644.904 Bidang Tanah di Malang Raya Belum Bersertifikat

Kuota PTSL di Kabupaten Malang Meningkat Dibanding Tahun Lalu

MALANG RAYA– Jumlah tanah yang belum bersertifikat di Malang Raya mencapai 644. 904 bidang.

Terbanyak berada di Kabu paten Malang, yakni 600 ribu bidang.

Disusul Kota Batu dengan 36.316 bidang dan Kota Malang sebanyak 8.588 bidang.

Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat akhirnya berdampak pada penurunan target atau kuota sertifikasi melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Secara nasional, anggaran program PTSL yang sebelum nya mencapai Rp 4,5 triliun berkurang menjadi Rp 1,6 triliun.

Kuota PTSL yang biasanya ditargetkan hingga 3 juta bidang tanah per tahun, kini ikut berkurang menjadi 1,5 juta bidang tanah.

Namun, pengurangan target PTSL secara Nasional tidak terjadi di Kabupaten Malang.

Tahun ini, program PTSL di Kabupaten Malang mencapai 50 ribu bidang tanah.

Melebihi realisasi program PTSL 2024 yang menuntaskan sertifikasi terhadap 42.475 bidang tanah.

Di Kabupaten Malang memang masih sangat banyak tanah yang belum memiliki sertifikat resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dari sekitar 1,4 juta bidang tanah, hanya 800.000 yang sudah bersertifikat.

Sedangkan 600.000 bidang tanah lainnya belum bersertifikat.

Mayoritas berada di Malang Selatan.

Seperti Kecamatan Sumber manjing Wetan dan Turen.

Hasil pemetaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) juga menyebutkan bahwa kecamatan yang belum terfasilitasi PTSL berada di daerah Malang Selatan.

Sedangkan kecamatan yang hampir 100 persen bidang tanahnya bersertifikat adalah Singosari, Karangploso, dan Tajinan.

Kepala BPN Kabupaten Malang Muh. Hatta mengaku terus berupaya menuntaskan sertifikasi bidang tanah tersebut.

Salah satunya melalui program PTSL yang tahun ini men dapatkan alokasi anggaran Rp 2,25 miliar.

Sempat muncul isu pengurangan kuota menjadi 33.000 bidang tanah akibat efisiensi (satu desa dijatah sekitar 100 bidang tanah).

”Namun, pertengahan 2025 nanti ada tambahan lagi. Jadi kuota PTSL tetap 50.000 bidang tanah,” kata Hatta.

Isu penurunan kuota program PTSL secara drastis juga sempat terjadi di Kota Malang.

Jika tahun lalu terealisasi untuk 3.746 bidang tanah, tahun ini sempat dipatok kuota hanya untuk 405 bidang tanah saja.

”Setelah diupayakan pe nambahan, akhirnya target PTSL kembali ke target awal yang ditetapkan untuk tahun ini, yaitu 2.000 bidang tanah,” kata Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor BPN Kota Malang Edwin Aprianto kemarin (10/3).

Dia menambahkan, Kota Malang sebenarnya tidak terdampak pengurangan karena termasuk kategori Kota Lengkap.

Dalam PTSL, Kota Lengkap berarti suatu daerah telah melakukan pemetaan dan pendataan bidang tanah seluruhnya.

Dari jumlah keseluruhan sekitar 274.389 bidang, 96,87 persen sudah bersertifikat.

Tinggal 8.588 bidang tanah atau 3,13 persen saja yang belum.

Tahun ini pihaknya men dorong sertifikasi untuk tiga kelurahan.

Yakni Kelurahan Dinoyo, Kelurahan Jodipan, dan Kelurahan Lowokwaru.

”Kalau tahun lalu di Kelurahan Tunjungsekar, Kelurahan Ketawanggede, dan Kelurahan Tasikmadu,” imbuh Edwin.

Program PTSL tahun ini juga sudah mulai berjalan.

Beberapa kegiatan yang sedang dilakukan antara lain penyuluhan, pengumpulan data yuridis, serta pengukuran.

Total anggaran yang disediakan Rp 250 juta. Jumlah tersebut tidak besar karena proses yang dilakukan tinggal sertifikasi dan memastikan batas-batas bidang tanah saja.

Rp 150 Ribu Per Bidang

Baca Juga: Menteri ATR Luruskan Isu, Sertifikat Pagar Laut Aguan Masih Dicabut

Sementara itu, pemetaan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN menunjukkan di Kota Batu terdapat 134.480 bidang tanah.

Namun, yang sudah mengantongi sertifikat hanya 98.164 bidang tanah.

Sementara 36.316 bidang tanah lainnya dinyatakan belum bersertifikat.

Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa ATR/BPN Kota Batu Ahmad Bedda mengatakan, peminat penerbitan sertifikat tanah di Kota Batu sebenarnya cukup tinggi.

Namun, kuota yang disediakan melalui program PTSL masih terbatas.

”Tahun ini sertifikasi 500 bidang tanah dialokasikan melalui program tersebut,” terangnya.

Jumlah itu jauh menurun jika dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai 1.200 bidang tanah.

Bahkan, kuota tahun ini juga sempat terpangkas karena adanya efisiensi anggaran menjadi 140 bidang tanah.

Beruntung efisiensi pada program PTSL batal di realisasikan.

Sehingga, kuotanya kembali menjadi 500 bidang tanah.

”Kami sudah memetakan lima desa dan kelurahan yang akan menerima kuota tersebut,” jelas Bedda.

Yakni Kelurahan Sisir, Desa Pesanggrahan, Desa Pan danrejo, Desa Sumber gondo, dan Desa Bulukerto.

Kelima wilayah itu merupakan sisa pengajuan tahun 2024 lalu yang belum tuntas.

Masing masing mendapatkan kuota 100 bidang tanah.

Pria asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu menambahkan, basis per hitungan anggaran didasarkan pada luas bidang tanah.

Hal itu diatur dalam Surat Ke putusan Bersama (SKB) 3 menteri tentang pembiayaan PTSL.

Yakni SK Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 25/SKB / V/2017.

SKB itu menerangkan bahwa biaya PTSL di Jawa-Bali maksimal sebesar Rp 150 ribu.

Dengan kuota PTSL tahun ini untuk 500 bidang tanah, maka anggaran yang dialokasikan hanya sekitar Rp 75 juta.

Bedda menambahkan, pelantikan panitia PTSL tahun ini bisa dikatakan molor.

Tahun lalu pelantikan sudah dilakukan pada Januari.

Sementara untuk tahun ini, hingga Maret belum ada tanda-tanda program tersebut resmi dimulai.

Dia menduga kondisi itu di sebabkan adanya proses pergantian kepemimpinan, sehingga transisi program juga ikut mundur.

”Hasil komunikasi secara lisan dengan pemerintah pusat, panitia PTSL akan diresmikan minggu ini. Tapi masih belum pasti juga,” tambahnya.

Bedda mengaku benar-benar menunggu keputusan tersebut.

Apa lagi program PTSL sangat dinantikan masyarakat.

Pemerintah desa juga sudah bersiap melakukan pendataan, pengukuran, hingga pengurusan administrasi.

”Harapan kami bisa ditetapkan sesuai target awal karena kuotanya juga belum menyentuh seluruh wilayah,” tandasnya. (mel/yun/ori/fat)

Editor : A. Nugroho