BATU - Kelompok kerja (pokja) Kota Batu menyoroti pentingnya mempertahankan lahan hijau yang masih tersisa. Mereka meminta pemanfaatan lahan investasi segera dibatasi. hal itu disampaikan dalam Sarasehan Pokja Kota Batu di Graha Pancasila Balai Kota Among Tani kemarin (14/10).
Forum diskusi tersebut digelar sekaligus sebagai bentuk refleksi menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-24 Kota Batu. Para pelaku sejarah juga menyampaikan perjalanan Kota Batu sebelum akhirnya menjadi daerah otonom. Termasuk mengapresiasi kinerja para pemimpin yang sudah mampu membangun Kota Batu menjadi lebih baik.
Ketua Presidium Pokja Peningkatan Status Kota Batu Andrek Prana menyampaikan kecemasannya terhadap kondisi lahan yang tersisa. Apalagi melihat peningkatan tren minat para investor untuk menanam modal di bidang konstruksi. Seperti pembangunan hotel, perumahan, dan sejenisnya.
“Lahan yang bisa digunakan bermukim hanya 40 persen. Sisanya sebesar 60 persen merupakan lahan hutan,” jelasnya. Dirinya khawatir dengan pembangunan yang semakin masif akan mengancam keberadaan lahan hijau. Itu tak selaras dengan konsep Kota Batu yang diperjuangkan para founding father untuk terus mempertahankan keasrian.
Andrek meminta Pemkot Batu segera melakukan pembatasan pemanfaatan lahan investasi. Sehingga, nuansa pedesaan yang sejuk tetap terjaga. Kebijakan pembangunan ke depan juga didorong agar lebih terarah.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Batu Nurochman mengaku sepakat dan berkomitmen merumuskan kebijakan yang melibatkan pokja sebagai inisiator utama. Itu dalam rangka mengenang jasa para tokoh yang sudah wafat dan menjaga cita-cita awal perjuangan pendirian Kota Batu.
Dia mengaku akan enyelelaraskan visi misi sesuai dengan konsep yang diharapkan para tokoh perjuangan. Yakni menjadikan Kota Batu sebagai kawasan yang menjaga lingkungan, pariwisata, dan pertanian. Salah satu langkah yang sudah mulai dilakukan yakni dengan penerapan smart integrated farming dan petani muda berjaya.
Cak Nur, sapaan akrabnya memastikan ivestasi wajib memerhatikan aspek lingkungan. Salah satunya dengan menaati peta lahan hijau. “Semua rekomendasi pokja akan menjadi salah satu atensi penting dalam perumusan kebijakan kami. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, kami butuh support seluruh elemen masyarakat,” tandasnya. (ori/dre)
Editor : Fajar Andre Setiawan