"Masa sewa hanya sampai satu tahun atau sampai Desember 2025. Apakah lanjut lagi atau tidak, nanti akan dievaluasi. Termasuk apakah ada perubahan kebijakan atau tidak.”
ALY MURTADLO
Kabag BPBJAP Kota Surabaya
SURABAYA - Penyediaan mobil dinas (mobdin) listrik untuk operasional pejabat Pemkot Surabaya akan tuntas Maret mendatang.
Hingga kemarin (27/2) sudah ada 38 unit mobil yang aktif bertugas.
Untuk sewa setahun, pemkot mengeluarkan anggaran hingga Rp 6,8 miliar.
Kabag Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan (BPBJAP) Kota Surabaya Aly Murtadlo menjelaskan, total kebutuhan mobil listrik untuk sebanyak 42 unit.
Siasnya empat mobil akan dikirim bulan depan.
Kendaraan yang belum datang merupakan jatah beberapa pimpinan yang masih kosong.
Seperti Direktur RSUD Eka Candrarini, Asisten I, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), dan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
”Setelah semua datang artinya sudah lengkap. Setelah itu tidak ada penambahan lagi,” katanya kepada Jawa Pos.
Aly menyebut kendaraan listrik itu disewa dari vendor atau pihak ketiga.
Per bulan Pemkot Surabaya harus membayar Rp 13,4 juta untuk tipe BYD M6.
Sedangkan mobil wali kota nilai sewanya Rp Rp 17,4 juta per bulan.
”Masa sewa hanya sampai satu tahun atau sampai Desember 2025. Apakah lanjut lagi atau tidak, nanti akan dievaluasi. Termasuk apakah ada perubahan kebijakan atau tidak,” jelas Aly.
BPBJAP merinci kendaraan yang digunakan hanya dua tipe.
Untuk Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memakai BYD Seal.
Sedangkan untuk kepala dinas dan jabatan lain yang setara adalah BYD M6. (ata/gal/adn)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana