SURABAYA – Pelaksanaan sekolah rakyat (SR) di Surabaya mendapat beragam tanggapan.
Dewan Pendidikan Surabaya menilai, program tersebut belum mendesak dilaksanakan.
Mereka meminta agar Pemkot Surabaya focus memenuhi berbagai fasilitas pendidikan yang masih kurang.
Anggota Dewan Pendidikan Surabaya Sita Pramesthi mengatakan, Surabaya belum memerlukan SR.
Dengan situasi tersebut, sebaiknya Pemkot Surabaya tidak terburu-buru menerapkan sekolah rakyat.
Anggaran bisa difokuskan untuk hal lain.
Seperti perbaikan bangunan sekolah dan pemenuhan guru.
“Jadi fasilitas yang diberikan SR, dengan sekolah formal tidak jauh berbeda. Samasama bebas biaya. Kecuali tingkat SMA ya. Pemprov Jatim belum membebaskan biaya untuk,” ujarnya.
Ketua Fraksi Gerinda DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati menjelaskan SR tidak hanya sebagai pemerataan masyarakat dalam mendapatkan pendidikan.
Sekolah itu dapat menekan kenakalan para siswa.
Permasalahan selama ini, kesibukan orang tua membuat anak tidak terpantau maksimal.
“SR itu konsepnya dari hulu ke hilir. Targetnya menyasar gamis, memastikan tidak ada putus sekolah,” ujar Anggota Komisi D itu.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya Anna Fajriatin mengatakan, SR akan menggunakan bangunan sekolah bibit unggul, Kalijudan.
Perekrutan siswa menggunakan data gamis dari kelurahan dan kecamatan.
“Sementara 164 tempat tidur telah siap. Dan jumlah masih bisa bertambah,” kata Anna. (ian/gal/adn)
Editor : A. Nugroho