Oleh: Wahyu Hidayat
Kemerdekaan untuk pembangunan. Pembangunan untuk kemerdekaan. Begitu pemahaman saya terhadap apa yang ditulis Amartya Sen, peraih Nobel ekonomi 1998, dalam bukunya Development as Freedom.
Kemerdekaan yang diupayakan para pendiri bangsa ini, tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita bisa berdiri di atas kaki sendiri. Agar kita bisa menentukan nasib sendiri. Tidak diatur bangsa lain yang bahkan hanya ingin mengeksploitasi kekayaan negeri ini untuk memakmurkan negeri mereka.
Tidak! Tentu tidak bisa demikian. Begitulah yang dipikirkan oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, atau para pendahulu mereka seperti Tjokroaminoto, Dr Sutomo, Tan Malaka, dan yang lain-lain. Pembangunan yang dilakukan oleh penjajah adalah untuk kepentingan mereka sendiri. Kepentingan kolonialisme. Bukan kepentingan bangsa ini.
Maka, untuk bisa membangun berdasar kepentingan sendiri, bangsa ini harus merdeka. Dengan kemerdekaan, bangsa ini bisa melakukan pembangunan yang tujuannya adalah membebaskan diri dari kemiskinan dan kebodohan. Tanpa kemerdekaan, orang seperti Ir Sutami tidak mungkin membuat karya-karya monumental untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa.
Itulah yang disebut Sen sebagai development as freedom. Bahwa pembangunan harus mampu memerdekakan manusia. Mampu mewujudkan kebebasan substantif warganya. Bebas dari hambatan hidup seperti kemiskinan, kebodohan, kelaparan, maupun penyakit. Juga bebas untuk menentukan pilihan-pilihan hidup.
Dengan kebebasan atau kemerdekaan yang diwujudkan oleh pembangunan itu, diharapkan akan muncul partisipasi warga. Sehingga, kemerdekaan itu kembali menjadi daya dorong terhadap pembangunan agar bangsa ini bisa terus dan lebih maju lagi.
Development as freedom. Freedom as development. Jadi, kata Sen, kemerdekaan adalah tujuan utama sekaligus sarana utama untuk kemajuan.
Sudah 81 tahun bangsa ini merdeka sejak diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada 17 Agustus 1945. Tahun ini, slogan peringatan kemerdekaan yang ditetapkan pemerintah adalah “Berdaulat, Adil, dan Makmur.” Slogan yang rasanya akan terus relevan sampai kapan pun karena memang begitulah cita-cita kemerdekaan.
Cita-cita itu harus terus diupayakan perwujudannya oleh pemerintah. Tidak hanya di pusat tapi juga daerah. Tentu saja melalui pembangunan.
Kembali kepada Amartya Sen, ada lima pilar kebebasan yang menurutnya saling mendukung dan memperkuat proses pembangunan. Yaitu, kebebasan politik, fasilitas ekonomi, kesempatan sosial, jaminan transparansi, dan keamanan protektif.
Kebebasan politik adalah hak untuk ikut menentukan arah pemerintahan, kebebasan berbicara, dan pemilihan umum yang bebas. Membatasi tulisan ini pada pilar kebebasan politik, di Kota Malang, saya bersama Wawali Sam Ali Muthohirin menyadari betul bahwa kami dan jajaran pemkot tidak mungkin bekerja sendiri.
Kami butuh partisipasi publik secara luas dalam proses pembangunan kota ini. Untuk mendapatkan partisipasi itu maka harus dibuka banyak kanal agar publik bisa nyambung dan tersambung dengan program-program yang sedang kami kerjakan.
Kanal itu bisa berupa saluran digital di mana warga bisa mengadu atau menyampaikan usulan terkait pembangunan di Kota Malang. Kami punya banyak kanal untuk itu. Mulai dari medsos pribadi, medsos resmi Pemkot Malang, hingga aplikasi SAMBAT Online (Sistem Aplikasi Masyarakat Bertanya).
Bisa pula berupa saluran fisik berbentuk forum-forum pertemuan resmi dan tak resmi dengan warga. Salah satunya adalah forum Ngombe (Ngobrol Mbois Ilakes) dan Ngombe STMJ (Senam Tahes Mbois Jumat).
Melalui forum-forum itu, warga bisa mengadu atau menyampaikan usulan langsung kepada kami terkait pembangunan di Kota Malang. Saya sendiri juga sering turun ke lapangan untuk berkomunikasi dengan warga dan melihat langsung persoalan yang ada.
Dari situ, banyak permasalahan bisa diselesaikan. Banyak pula ide yang menjadi inspirasi bagi jajaran pemkot untuk membuat Kota Malang semakin Mbois Berkelas. Juga, banyak hal yang bisa ditindaklanjuti untuk mewujudkan empat pilar kebebasan lainnya seperti disampaikan Sen di atas.
Termasuk program RT Berkelas, itu adalah salah satu perwujudan dari development as freedom dan freedom as development. Pembangunan yang diinisiasi pemerintah dimaksudkan untuk membebaskan warga dari persoalannya. Sedangkan kebebasan yang diberikan kepada warga dimaksudkan untuk mendorong partisipasi dalam pembangunan.
Dalam program itu, warga RT bisa berembug dan merancang sendiri kebutuhan pembangunan di lingkupnya. Pemerintah hanya memberi dana dan kisi-kisi sebagai panduan.
81 tahun merdeka, kita semua ingin memanfaatkan kemerdekaan itu seluas-luasnya untuk pembangunan. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Merdeka dari kemiskinan dan kebodohan.