Selain Indonesia, demonstrasi besar setidaknya juga terjadi di 13 negara sepanjang Oktober 2026. Mayoritas terjadi di negara-negara Eropa. Seperti Albania, Belgia, Rumania, Italia, Portugal, Spanyol, Prancis, dan Jerman. Jerman menjadi penutup rangkaian demonstrasi besar sepanjang Oktober.
Kabarnya ada lebih dari 160 ribu orang yang turun ke jalan, kemarin (31/10). Aksi yang bertepatan dengan perayaan Halloween itu dilakukan serentak di 34 kota. Termasuk di beberapa kota besar seperti Berlin, Muenchen, dan Frankfurt.
Para demonstran menyampaikan tuntutan yang hampir sama dengan warga dari negara lain. Seperti menuntut perbaikan kualitas pendidikan dan penurunan biaya hidup. Gelombang protes yang serupa juga sempat disuarakan warga Chile dan Kolombia.
Begitu pula dengan warga Iran, yang fokus mengeluhkan kondisi ekonomi. Tuntutan yang sedikit berbeda disampaikan warga India. Mereka memprotes daftar pemilih yang direvisi. Kabarnya ada 130 juta nama yang dihapus dalam daftar pemilih.
Setidaknya ada dua kesamaan dari demonstrasi di negara-negara lain dengan di Indonesia. Yang pertama yakni keterlibatan anak-anak muda dalam aksi turun ke jalan. Berikutnya, keluhan terkait kondisi sosial dan ekonomi menjadi landasan utamanya.
Itu sesuai dengan teori deprivasi relatif yang dicetuskan Ted Robert Gurr (1970). Dalam bukunya yang berjudul Why Men Rebel, dia menekankan bahwa akar demonstrasi bukanlah kemiskinan absolut. Melainkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan.
Ketidakpuasan bakal memuncak ketika sekelompok orang membandingkan beban hidup mereka dengan kelompok lain. Contoh paling sederhananya membandingkan beban hidup dengan pejabat atau kelas elite yang terbiasa dengan hidup mewah.
Neil Smelser, Sosiolog asal Amerika Serikat mengusung Theory of Collective Behavior (1962) sebagai penguat gerakan sosial yang terjadi di beberapa tempat. Dia menyatakan bahwa aksi kolektif tidak terjadi secara spontan. Ada akumulasi enam tahapan yang telah terjadi sebelumnya.
Yang pertama struktur struktural, yang memungkinkan masyarakat berperilaku kolektif. Berikutnya yakni ketegangan struktural. Contohnya ketika terjadi peningkatan angka pengangguran. Selanjutnya yakni penyebaran keyakinan umum.
Contohnya yakni munculnya kesepahaman bersama bahwa pemerintah tidak berpihak pada rakyat. Proses itu umumnya terjadi secara natural. Berikutnya ada faktor pemicu. Seperti tindakan kekerasan atau ketidakadilan yang dilakukan oleh aparat kepada beberapa warga.
Tahap lanjutannya yakni mobilisasi peserta. Ini mudah dicari contohnya ketika ada tokoh atau seruan aksi muncul di media sosial. Selanjutnya, biasanya ada upaya kontrol sosial yang dilakukan pihak berwenang ketika situasi mulai chaos.
Keenam tahapan itu sepertinya sudah terjadi semuanya di Indonesia. Salah satu puncaknya bisa dilihat dari aksi pada 28 Oktober lalu di sejumlah daerah, termasuk di Kota Malang.
Ketika saya melihat cuplikan emak-emak yang ambil bagian dalam demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta, memori terkait gerakan perempuan pada 98 tahun lalu langsung terlintas. Tepat pada 22 Desember 1928, Kongres Perempuan digelar di Indonesia untuk pertama kalinya.
Satu dekade berikutnya, tanggal itu ditetapkan sebagai Hari Ibu. Ketetapan itu diresmikan lewat Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 316 Tahun 1959 oleh Presiden Soekarno. Kongres yang berlangsung selama tiga hari itu tak akan terlupa.
Dan sejak saat itu, siapa pun pejabat di negeri ini menjadi sadar satu hal. Ketika perempuan ambil bagian dalam pergerakan, itu bukan alarm sembarangan. Apa yang terjadi 28 Oktober lalu di berbagai daerah seakan menjadi deja vu dengan momentum kongres perempuan itu.
Banyak literasi yang menyebut bahwa kongres tersebut terinspirasi momentum sumpah pemuda, dua bulan sebelumnya. Hal serupa bisa saja terjadi lagi. Dan, kalau benar-benar terjadi, para pemangku jabatan sudah sepatutnya bicara apa adanya di depan publik.
Sebab, perempuan tak mungkin bergerak kalau urusan domestiknya tidak terusik. Tergeraknya para perempuan untuk ikut dalam aksi kolektif itu menjadi alarm nyata bahwa kondisi saat ini tidak sedang baik-baik saja. Total ada 17 negara di Eropa yang sudah menyerukan siaga darurat untuk warganya.
Hal serupa juga sudah dilakukan empat negara di Amerika Selatan, tiga negara di Amerika Utara, lima negara di Asia (tidak termasuk Indonesia), satu negara di Afrika, dan dua negara oseania. Indonesia bagaimana? Tenang, itu hanya omon-omon saja. Begitu katanya.
Editor : Andika Satria Perdana