SURABAYA – Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Nomor Urut 2 Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak menunjukkan perhatian khusus untuk indeks kualitas lingkungan hidup.
Khofifah-Emil menyampaikannya dalam debat Pilgub Jatim, di Grand City Surabaya, Senin (18/11/2024).
Khofifah menegaskan bahwa dalam lima tahun kepemimpinannya di periode pertama, Pemprov Jatim telah tegas dalam meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
Itu sebagai wujud pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.
Bahkan Khofifah tak ragu untuk melakukan penindakan pada perusahaan yang melanggar aturan dan terbukti mencemari lingkungan.
“Dalam lima tahun kepemimpinan kami, ada 300 perusahaan yang ada dalam pengawasan tidak langsung, ada 89 dalam pengawasan langsung,” tegas Khofifah.
Di antara 89 perusahaan yang ada dalam pengawasan langsung Pemprov Jatim, sebanyak 10 perusahaan tersebut telah kena sanksi pidana dan 12 perusahaan yang kena sanksi perdata.
“Dan lebih dari 60 yang dapat sanksi administratif. Artinya pengawasan tegas kami lakukan. Dan tentu pengawasan masyarakat dan sinergitas dengan APH sangat penting,” ujarnya.
Edukasi juga harus dilakukan agar penjagaan lingkungan bisa bergulir bersama-sama.
Dan menjadikan seluruh ikhtiar pembangunan ekonomi di Jatim berseiring dengan kepedulian pada lingkungan.
“Sejatinya IKLH Jatim dari IKU sesungguhnya terus mengalami peningkatan. Maka peran serta dari seluruh elemen strategis ini penting karena ini problem yang bisa kita tuntaskan bersama. Semoga ke depan kita bisa terus tingkatkan IKLH Jawa Timur,” ujar Khofifah.
Pun dalam komitmennya menyelesaikan masalah persampahan.
Khofifah berkomitmen untuk membangun pengelolaan sampah di Jatim yang terintegrasi demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Memang, pengelolaan sampah adalah fokus kewenangan pemerintah kabupaten kota.
Tapi Pemprov dalam kepemimpinan Khofifah Emil di periode pertama telah menggandeng kerjasama berbagai pihak strategis untuk menggerakkan pemilahan sampah sejak dari rumah.
Kuncinya adalah edukasi masyarakat, persuasif agar mengajak masyarakat untuk menggencarkan pengelolaan sampah berprinsip 3R yakni reduce, reuse dan recycle.
“Saat ini di pesantren-pesantren di Jatim sudah mulai dijalankan sampah menjadi rupiah. Ini harus menjadi lesson learn bagi seluruh elemen masyarakat di lini manapun,” ujar Khofifah.
Sedangkan Pemprov Jatim, ditegaskan Khofifah sudah melakukan penyiapan pengolahan limbah yang lebih advance yaitu untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
“Kami sudah menyiapkan pengolahan limbah B3 di Dawarblandong dan sudah berjalan selama dua tahun ini. Kami sampaikan bahwa persoalan sampah harus diatasi bersama,” tegas Khofifah.
Maka, kuncinya ditegaskan Khofifah adalah edukasi masyarakat.
Agar pengelolaan sampah menjadi rupiah, menjadikan sampah menjadi berkah, adalah kesadaran bersama.
“Saat ini di Jatim ada 5.103 bank sampah, kita memiliki 351 tempat pembagian sampah yang sudah masuk kategori 3R, ada 241 rumah kompos di Jatim dan 2.377 TPS,” ujarnya.
Dan saat ini kemampuan Jatim dalam melakukan pengelolaan sampah juga terus meningkat.
Saat ini di Jatim sudah ada sebanyak 3,8 juta ton sampah yang bisa dikelola Jatim.
“Bahkan kita sudah ada sebanyak 50 TPA yang sudah sanitary landfill, kerjasama dengan berbagai negara dunia,” pungkas Khofifah.(fin)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana